Pemprov Riau Prioritaskan Rehabilitasi Mangrove: Dua Tahun Kasus Tambak Udang, Kajari hingga Pidsus Belum Merespons
Poto Ai hanya ilustrasi: KASUS TAMBAK UDANG SEJAK 2024.(poto/ist/satuju.com)
BENGKALIS, Satuju.com – Pemerintah Provinsi Riau mulai memperkuat langkah rehabilitasi gambut dan mangrove, termasuk di Kabupaten Bengkalis. Namun, di tengah rencana pemulihan lingkungan tersebut, perkembangan penanganan dugaan korupsi pengelolaan tambak udang di kawasan hutan yang telah mengintai Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis sejak tahun 2024 masih menyisakan pertanyaan.
Hingga Senin (16/11/2026), Redaksi Satuju.com belum memperoleh penjelasan terbaru mengenai perkembangan perkara tersebut, termasuk apakah penyidik telah menetapkan tersangka atau masih melengkapi alat bukti.
Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan, SH, MH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Rawatan Manik, serta Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Wahyu Ibrahim, SH, MH
Namun, hingga berita ini disiapkan untuk diterbitkan, pejabat ketiga tersebut belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan Redaksi. Kajari Bengkalis dihubungi melalui pesan WhatsApp dan telepon, sementara Kasi Pidsus juga telah dimintai keterangan. Adapun konfirmasi pesan kepada Kasi Intel telah dibaca, tetapi belum disertai tanggapan.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
Pemprov Riau Perkuat Rehabilitasi Mangrove
Upaya pemulihan lingkungan di Riau kembali menjadi perhatian setelah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto bertemu Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan Pudyatmoko, di kantor Wakil Gubernur Riau, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, termasuk program rehabilitasi gambut dan mangrove di wilayah Riau.
SF Hariyanto menegaskan bahwa pengelolaan gambut dan mangrove memerlukan kerja sama yang kuat agar program yang direncanakan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kelestarian lingkungan.
“Pengelolaan gambut dan mangrove membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita ingin seluruh program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kelestarian lingkungan di Riau,” ujar SF Hariyanto.
Komitmen tersebut menjadi penting bagi wilayah pesisir Bengkalis yang memiliki ekosistem mangrove dan menghadapi berbagai tekanan lingkungan.
Namun rehabilitasi kawasan mangrove tentu tidak cukup hanya melalui penanaman dan pemulihan vegetasi. Pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan serta penegakan hukum juga merupakan bagian penting dalam menjaga ekosistem.
Penyidikan Tambak Udang Bergulir Sejak 2024
Sebelumnya, Kejari Bengkalis melalui bidang Tindak Pidana Khusus melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi pengelolaan tambak udang di kawasan hutan Kabupaten Bengkalis.
Dalam pemberitaan Satuju.com pada 14 Oktober 2024, masalah tambak udang di Pulau Bengkalis telah menjadi sorotan. Sejumlah lokasi usaha tambak diperkirakan berkembang di kawasan yang berkaitan dengan perizinan dan status kawasan hutan.
Sehari kemudian, 15 Oktober 2024, Satuju.com kembali memberitakan bahwa Kejari Bengkalis memperkuat penanganan perkara dengan kedatangan ahli kehutanan dan lingkungan.
Saat itu, perkara disebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah sekitar 18 hari pengumpulan bahan keterangan dan data. Fokus penanganannya berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan tambak udang dalam rentang tahun 2020–2024.
Pada tanggal 22–23 Oktober 2024, sejumlah pengelola tambak udang juga dipanggil dan diperiksa di Kejari Bengkalis. Mereka berasal dari beberapa wilayah, antara lain Kecamatan Bukit Batu, Bandar Laksamana, Rupat, dan Rupat Utara.
Dalam pemberitaan tersebut, pengelola berinisial AST, ASG, dan ATO disebut telah dimintai keterangan. AST diperiksa untuk kedua kalinya terkait tambak seluas sekitar 13 hektar di Kecamatan Bukit Batu. Sementara ASG dan ATO dimintai keterangan mengenai pengelolaan tambak seluas sekitar tujuh hektare yang disebut telah dikelola sejak 2020.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penanganan perkara. Pemanggilan atau pemeriksaan seseorang tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.
Saat itu, Kepala Kejari Bengkalis Sri Odit Megonondo melalui Kasi Intelijen Resky Pradhana Romli membenarkan pemeriksaan sejumlah pengelola tambak. Pemeriksaan disebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan tambak udang yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perizinan dan berada di kawasan hutan.
Dugaan Pembukaan Mangrove Juga Pernah Disorot
Persoalan lingkungan di kawasan pesisir Bengkalis kembali menjadi perhatian dalam pemberitaan Satuju.com pada 3 Maret 2026.
Saat itu, Redaksi memaparkan dugaan pembukaan kawasan mangrove sekitar 3,4 hektar di Desa Bantan Sari, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, yang berada di sisi Selat Melaka.
Aktivitas tersebut berdampak terhadap ekosistem pesisir dan meningkatkan kerentanan kawasan terhadap abrasi. Masyarakat setempat juga menyampaikan kekhawatiran atas kondisi lingkungan di wilayah tersebut.
Dalam pemberitaan itu, Kasi Intelijen Kejari Bengkalis saat itu, Resky Pradhana Romli, menjelaskan bahwa penyidik masih menunggu hasil resmi kompensasi kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut keterangan yang disampaikan pada waktu itu, perhitungan internal telah dilakukan, tetapi hasil resmi BPKP masih diperlukan untuk menyelesaikan proses pembuktian perkara.
Informasi tersebut merupakan keterangan yang disampaikan dalam konteks perkembangan perkara pada Maret 2026. Redaksi tidak menyimpulkan bahwa proses audit masih berlangsung atau belum selesai hingga saat ini.
Justru, perkembangan terbaru mengenai hasil perhitungan kerugian negara, investigasi dengan BPKP, serta kelengkapan alat bukti menjadi hal yang perlu dijelaskan kembali oleh Kejari Bengkalis.
Tiga Pertanyaan Penting untuk Kejari Bengkalis
Berdasarkan penanganan perkara sejak tahun 2024 dan keterangan yang pernah disampaikan kepada media, Redaksi Satuju.com kembali meminta penjelasan kepada jajaran Kejari Bengkalis.
Ada tiga hal utama yang membutuhkan jawaban.
Pertama, bagaimana perkembangan terbaru perhitungan kerugian negara dan investigasi dengan BPKP? Apakah hasil resmi perhitungan tersebut telah diterima, dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses penyidikan?
Kedua, apakah penyidik telah mengidentifikasi pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam dugaan pengelolaan tambak udang yang berkaitan dengan kawasan hutan dan persoalan perizinan? Jika sudah, sejauh mana perkembangan penanganannya dan apakah sudah ada ketentuan yang mencurigakan?
Ketiga, apa kendala konkret yang masih menghadang penyidikan sehingga perkembangan perkara belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat? Kapan Kejari Bengkalis dapat memberikan penjelasan resmi mengenai tahapan dan target proses selanjutnya?
Pertanyaan tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai proses hukum yang telah berjalan selama lebih dari dua tahun.
Kepastian Hukum dan Perlindungan Mangrove
Persoalan tambak udang di kawasan hutan bukan semata-mata mengandung dugaan pelanggaran administrasi atau perizinan. Jika ditemukan unsur tindak pidana, penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Di sisi lain, rehabilitasi mangrove memerlukan kepastian mengenai perlindungan kawasan dari aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Pemulihan ekosistem akan sulit mencapai hasil maksimal apabila pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan beriringan.
Oleh karena itu, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana proses penanganan perkara yang telah disampaikan kepada publik sejak tahun 2024. Transparansi bukan berarti penyidik harus membuka seluruh materi penyidikan, melainkan memberikan informasi yang dapat disampaikan secara proporsional mengenai perkembangan dan tahapan penanganan perkara.
Redaksi juga memandang penting adanya penjelasan dari pihak kepolisian, khususnya apabila terdapat aspek penanganan perkara atau pengawasan daerah yang menjadi kewenangan institusi tersebut. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kesimpangsiuran mengenai penanganan masalah tambak udang dan kerusakan mangrove di Bengkalis.
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi Satuju.com masih menunggu tanggapan dari Kajari Bengkalis Ade Indrawan, Kasi Pidsus Rawatan Manik, dan Kasi Intel Wahyu Ibrahim.
Satuju.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Kejari Bengkalis, pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan, serta instansi terkait untuk memberikan penjelasan perkembangan mengenai perkara tersebut.
Kepastian hukum dan perlindungan lingkungan sama-sama penting. Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji rehabilitasi mangrove, tetapi juga kejelasan mengenai penegakan hukum terhadap dugaan perusakan kawasan yang menjadi perhatian publik.
Satuju.com
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
