Korupsi Alkes MOT Rp5,7 Miliar Disidangkan, Kuasa Hukum Hendy Siapkan Eksepsi
Suasana sidang Kasus dugaan korupsi alkes MOT Rp5,7 miliar di RSUD Soekarno Babel mulai disidangkan. Kuasa hukum Hendy siapkan eksepsi 20 November.(poto/ist)
PANGKALPINANG, Satuju.com – Perkara dugaan korupsi alkes MOT RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) senilai Rp5,7 miliar resmi memasuki persidangan. Dalam sidang perdana, Senin (16/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa dalam perkara pengadaan alat kesehatan Modular Operating Theatre (MOT) Tahun Anggaran 2021.
Sidang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB di Ruang Garuda, Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas IA. Majelis hakim yang terdiri dari tiga orang memimpin jalannya persidangan.
Ketiga terdakwa masing-masing berinisial Hen, AH, dan AY. Mereka menjalani proses hukum melalui berkas perkara terpisah.
Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan alat kesehatan MOT yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Babel atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021.
Dalam dakwaan, JPU Kejaksaan Negeri Bangka menguraikan proses pengadaan yang diawali dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 443/104/031/RSUD/VII/2021 tertanggal 5 Juli 2021 dan kontrak Nomor 445/001/03.1/RSUP/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021.
PT Bakti Wira Husada ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dengan Direktur Utama AY sebagai penyedia. Sementara PT Redosco Pranadita yang dipimpin Hendy disebut sebagai perusahaan pendukung dalam proses pengadaan tersebut.
Adapun AH menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Babel Nomor 188.4/110/DK tertanggal 10 Februari 2021.
JPU mendalilkan, dalam kurun 12 Juli hingga 20 Desember 2021, para terdakwa diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan tersebut.
Salah satu materi dakwaan yang disorot jaksa berkaitan dengan dugaan keterlibatan pihak perusahaan pendukung dalam penyusunan spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Menurut JPU, dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, KAK, dan HPS seharusnya menjadi tugas serta tanggung jawab PPK, bukan pihak penyedia barang atau jasa.
Jaksa menilai rangkaian perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Kuasa Hukum Hendy Siapkan Eksepsi
Setelah pembacaan dakwaan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada masing-masing tim penasihat hukum untuk menentukan sikap. Ketiga tim kuasa hukum meminta waktu mempelajari materi dakwaan dan menyiapkan eksepsi atau perlawanan.
Salah satu anggota tim penasihat hukum terdakwa Hendy, Advokat Hangga Oktafandany, S.H., mengapresiasi bergulirnya perkara tersebut hingga ke meja persidangan.
Menurut Hangga, persidangan menjadi momentum penting untuk memperoleh kepastian hukum setelah perkara itu berjalan selama bertahun-tahun.
"Kami berterima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pada akhirnya perkara ini disidangkan. Artinya, kita akan mendapatkan kepastian hukum," ujar Hangga kepada awak media usai persidangan, Senin (16/11/2026).
Ia menyebut lamanya proses penanganan perkara membuat persidangan kali ini menjadi tahapan yang dinantikan berbagai pihak.
"Ini kan perkaranya sudah berlarut-larut, tahunan. Sudah lama. Mudah-mudahan sekarang apa yang ditunggu sudah berjalan," katanya.
Meski mengapresiasi proses hukum, Hangga menegaskan tim penasihat hukum tidak akan tinggal diam terhadap dakwaan yang dibacakan JPU.
Pihaknya akan menggunakan hak hukum dengan mengajukan eksepsi untuk menyampaikan keberatan dan argumentasi berdasarkan perspektif penasihat hukum.
"Di agenda berikutnya, hari Jumat kami akan mengajukan perlawanan untuk mendudukkan masalahnya dari versi kami. Kira-kira hari ini versi JPU seperti ini dakwaannya," tegas Hangga.
Sidang Eksepsi Digelar 20 November
Majelis hakim menetapkan persidangan berikutnya dengan agenda pembacaan eksepsi pada Jumat, 20 November 2026, pukul 08.30 WIB di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
Agenda tersebut menjadi kesempatan bagi tim penasihat hukum untuk menguji dakwaan JPU melalui mekanisme hukum yang berlaku sebelum perkara berlanjut ke tahapan persidangan berikutnya.
Pantauan di lokasi, sidang perdana berlangsung relatif sepi pengunjung. Namun, perkara pengadaan alat kesehatan bernilai miliaran rupiah ini menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran publik dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Proses persidangan selanjutnya akan menguji argumentasi jaksa maupun keberatan yang diajukan pihak terdakwa. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
