Praperadilan Ismail Menang, Profesionalitas Kejari Bangka Dipertanyakan

Rikky Fermana, Penanggung Jawab KBO Babel sekaligus Sekretaris Jenderal PJS:Kemenangan Ismail dalam praperadilan menggugurkan keabsahan penetapan tersangka dan penahanan. Profesionalitas Kejari Bangka disorot.(poto/ist)

BANGKA BELITUNG,Satuju.com – Kemenangan Ismail, mantan Kepala Desa Penagan, dalam sidang praperadilan melawan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka memunculkan sorotan terhadap profesionalitas aparat penegak hukum. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan penetapan tersangka dan terasing Ismail tidak sah menjadi momentum untuk menyebarkan konstruksi hukum perkara dugaan korupsi perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi Kotawaringin, Desa Penagan, Kabupaten Bangka.

Putusan yang dibacakan pada 16 November 2026 tersebut dinilai tidak hanya menyebabkan kekalahan Kejari Bangka dalam proses praperadilan. Hasilnya juga memunculkan pertanyaan mengenai ketelitian penyidik ​​dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan mengambil tindakan terpilih.

Sorotan tersebut disampaikan Rikky Fermana, Penanggung Jawab KBO Babel sekaligus Sekretaris Jenderal PJS. Menurutnya, putusan praperadilan harus menjadi bahan evaluasi serius bagi jajaran Kejari Bangka, terutama dalam memastikan setiap tindakan hukum memiliki dasar yang kuat.

Rikky menilai penetapan tersangka tidak boleh hanya berfokus pada keinginan mempercepat penanganan suatu perkara. Aparat harus memastikan kecukupan alat bukti, kepatuhan ketentuan pasal, serta terpenuhinya seluruh persyaratan hukum sebelum mengambil tindakan terhadap seseorang.

Konstruksi Perkara dan Dasar Penahanan Disorot

Rikky juga menyoroti konstruksi perkara dugaan korupsi perkebunan sawit di kawasan Hutan Produksi Kotawaringin. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah informasi mengenai aktivitas perkebunan yang, berdasarkan keterangan kuasa hukum Ismail, telah berlangsung sejak 2008.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus mampu menjelaskan secara rinci kapan dugaan tindak pidana terjadi, siapa pihak yang bertanggung jawab, bagaimana keterlibatan orang yang disangkakan, serta hubungan perbuatannya dengan kerugian negara.

Keberadaan kawasan di kawasan hutan, kata dia, tidak serta-merta membuktikan bahwa seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala desa otomatis bertanggung jawab secara pidana.

Pembuktian tetap harus menguraikan perbuatan, wewenang, kesalahan, hubungan sebab akibat, serta unsur tindak pidana yang disangkakan.

Ia juga mengingatkan bahwa dihilangkan bukan kewenangan yang dapat digunakan tanpa memenuhi persyaratan hukum. Jaksa harus memiliki dasar yang jelas dan dapat mempertanggungjawabkan alasan terpencil tersebut.

Kejari Bangka Diminta Evaluasi Internal

Tak henti-hentinya pada aspek konstruksi perkara, Rikky pun juga meminta pimpinan Kejari Bangka menghentikan proses penanganan perkara tersebut.

Menurutnya, evaluasi perlu mencakup kemungkinan kekeliruan administrasi, penerapan hukum, kecukupan alat bukti, hingga pelaksanaan pengawasan internal.

Ia menilai kekalahan dalam praperadilan memang tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran etik oleh jaksa. Namun, kesimpulan yang menyatakan tindakan hukum tidak sah seharusnya menjadi dasar bagi pimpinan kejaksaan untuk memeriksa apakah terdapat kesalahan profesional dalam proses penanganannya.

Rikky juga menyinggung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa sebagai bagian dari kerangka aturan yang harus menjadi perhatian aparat.

Apabila pemeriksaan internal menemukan pelanggaran, mekanisme penindakan harus berjalan sesuai ketentuan. Sanksi dapat diberikan berdasarkan tingkat kesalahan dan hasil pemeriksaan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi semua pihak.

Praperadilan Bukan Putusan Bebas

Di sisi lain, Rikky mengingatkan agar keputusan praperadilan tersebut tidak memerintah secara berlebihan.

Praperadilan pada dasarnya menguji keabsahan tindakan hukum tertentu, termasuk menetapkan tersangka dan menyingkirkannya. Oleh karena itu, putusan yang memenangkan Ismail belum dapat dianggap sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana.

Namun, kesimpulan tersebut tetap menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan berdasarkan prosedur dan pembuktian yang sah.

Menurut Rikky, keberhasilan penegakan hukum tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditetapkan atau orang yang ditahan. Profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak hukum seseorang juga harus menjadi ukuran utama.

Ia menilai Kejari Bangka perlu membuka ruang evaluasi agar persoalan serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

Putusan praperadilan Ismail kini menjadi ujian bagi Kejari Bangka untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya tegas dalam menuntut dugaan korupsi, tetapi juga cermat, profesional, dan tunduk pada aturan hukum.

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.