Pasar Gelap Opini: Suara Rakyat Bisa Dibeli, Demokrasi Dipertaruhkan
Poto Ai hanya ilustrasi: PASAR GELAP OPINI, Manipulasi opini publik digital mengancam demokrasi. Polemik kontrak RANS dan laporan Google membuka persoalan transparansi buzzer.(poto/ist/Ahmadie Thaha)
Pasar Gelap Opini
Catatan Cak AT
Bayangkan sebuah pasar yang riuh. Ribuan orang berteriak menawarkan dagangan. Ada yang memuji, ada yang mencela pesaing. Dari kejauhan, suasananya terlihat seperti persaingan bebas. Namun, sebagian keramaian ternyata sudah dibayar. Ada orang yang menerima upah untuk berteriak, memuji, bahkan menciptakan kesan bahwa sebuah produk sedang diburu masyarakat.
Pasar semacam itu kini hadir di layar telepon genggam. Namanya media sosial. Yang diperdagangkan bukan barang, melainkan opini. Yang dibeli bukan sekadar tayangan, tetapi persepsi bahwa masyarakat mendukung atau menolak sesuatu.
Polemik kontrak kerja sama perusahaan RANS dengan dua kementerian senilai hampir Rp14,7 miliar memperlihatkan betapa pentingnya persoalan tersebut. Sorotan publik semakin besar karena Raffi Ahmad, yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan itu, juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Raffi akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul. Perusahaan RANS sebelumnya juga memberikan penjelasan bahwa kerja sama tersebut mencakup berbagai pekerjaan produksi dan promosi konten.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada nilai kontrak atau permintaan maaf. Publik berhak mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran negara, batas antara kepentingan bisnis pribadi dan jabatan publik, serta sejauh mana jasa komunikasi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.
Di sinilah perdebatan tentang industri pengaruh digital menjadi penting.
Sebab, ketika uang negara digunakan untuk membeli jasa promosi dan memengaruhi persepsi masyarakat, transparansi bukan lagi pilihan. Ia merupakan kewajiban.
Hampir 20 Ribu Kanal YouTube Ditutup Google
Gambaran lebih luas mengenai operasi pengaruh digital terlihat dalam laporan Google bertajuk Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026.
Google melaporkan penghentian 19.372 kanal YouTube terkait operasi pengaruh terkoordinasi yang berkaitan dengan Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026.
Rinciannya, 6.888 kanal dihentikan pada Juli, 10.134 pada Agustus, dan 2.350 pada September.
Dalam laporan tersebut, Google menjelaskan bahwa jaringan yang ditindak menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah dan, dalam sejumlah kampanye, mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Angka ini patut menjadi perhatian serius. Bukan semata-mata karena jumlah kanal yang dihentikan, melainkan karena adanya pola aktivitas terkoordinasi untuk membentuk percakapan dan persepsi publik.
Namun, satu hal harus ditegaskan: laporan Google tersebut tidak membuktikan bahwa seluruh kanal itu merupakan buzzer berbayar, dibiayai pajak rakyat, atau diperintahkan pemerintah Indonesia. Tidak pula ada dasar untuk menyimpulkan bahwa jaringan tersebut berkaitan dengan perusahaan RANS.
Fakta yang tersedia justru cukup kuat untuk membuka pertanyaan lebih besar: seberapa transparan industri yang bekerja membentuk opini masyarakat di ruang digital?
Dukungan Palsu Bisa Menyerupai Suara Rakyat
Dalam ilmu komunikasi, praktik menciptakan kesan dukungan masyarakat yang sebenarnya direkayasa dikenal sebagai astroturfing.
Istilah ini mengambil gambaran rumput sintetis. Dari kejauhan terlihat seperti rumput sungguhan, tetapi tidak tumbuh secara alami dari tanah.
Begitu pula dukungan palsu di media sosial. Ia tampak seperti suara rakyat, padahal bisa saja lahir dari strategi komunikasi yang dirancang dan digerakkan secara terorganisasi.
Caranya tidak selalu rumit. Puluhan atau ratusan akun dapat mengunggah pesan serupa, menyerbu kolom komentar, menyebarkan potongan video, dan mengulang narasi tertentu.
Ketika aktivitas itu menciptakan keterlibatan tinggi, algoritma platform berpotensi memperluas jangkauan konten. Kerumunan digital pun terbentuk.
Orang yang menyaksikannya bisa mengira bahwa pendapat tersebut merupakan suara mayoritas. Padahal, banyaknya komentar tidak otomatis membuktikan adanya dukungan masyarakat yang autentik.
Di sinilah manipulasi opini publik digital menjadi berbahaya.
Sebuah kritik tidak harus dibungkam secara langsung. Cukup tenggelamkan suara pengkritik dalam kebisingan.
Ketika seorang warga menyampaikan keberatan, puluhan akun menyerangnya. Ketika akademisi mengemukakan analisis, muncul komentar berulang yang meragukan integritasnya.
Lambat laun, orang yang semula berani bersuara bisa memilih diam karena merasa sendirian.
Demokrasi akhirnya bukan hanya menghadapi ancaman pembungkaman, tetapi juga ancaman rekayasa persepsi.
Demokrasi Jangan Berubah Menjadi Proyek Pencitraan
Selama ini, masyarakat mengenal praktik politik uang menjelang pemilu. Uang digunakan untuk memengaruhi pilihan pemilih di bilik suara.
Kini, teknologi digital membuka ruang transaksi yang lebih halus. Uang dapat digunakan untuk membentuk persepsi sebelum seseorang menentukan pilihan politiknya.
Tentu, tidak setiap dukungan di media sosial merupakan rekayasa. Masyarakat berhak memuji pemerintah, membela tokoh, atau mengkritik lawan politik.
Persoalan muncul ketika sumber pembiayaan disembunyikan, identitas penggerak tidak transparan, dan aktivitas terorganisasi sengaja dibuat seolah-olah merupakan dukungan spontan masyarakat.
Karena itu, polemik kontrak RANS dan temuan Google harus ditempatkan dalam pembicaraan yang lebih besar mengenai transparansi komunikasi politik.
Pemerintah membutuhkan jasa komunikasi untuk menjelaskan kebijakan dan programnya. Namun, anggaran publik tidak boleh menjadi mesin pencitraan tanpa pengawasan.
Masyarakat berhak mengetahui siapa penyedia jasa, berapa nilai kontraknya, apa ruang lingkup pekerjaannya, bagaimana hasilnya diukur, dan siapa yang memperoleh manfaat.
Pejabat publik yang memiliki kepentingan bisnis juga harus menjaga batas yang tegas. Jabatan publik merupakan amanah, bukan karpet merah menuju proyek pemerintah.
Google memang dapat menutup ribuan kanal yang melanggar kebijakannya. Namun, tindakan platform saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan.
Indonesia membutuhkan transparansi iklan politik, keterbukaan sponsor kampanye digital, audit pengadaan jasa komunikasi pemerintah, serta pengawasan konflik kepentingan pejabat publik.
Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan. Jangan menganggap sebuah pendapat benar hanya karena ribuan akun mengulanginya. Popularitas tidak selalu menunjukkan kebenaran. Keramaian tidak selalu mencerminkan kehendak rakyat.
Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan sekadar siapa yang membayar buzzer atau siapa yang memesan promosi digital. Persoalan sesungguhnya adalah siapa yang mengendalikan percakapan publik dan dengan uang siapa operasi itu dijalankan.
Sebab, di pasar gelap opini, suara rakyat bisa menjadi komoditas paling mahal.
Yang punya uang dapat membeli keramaian. Yang punya jaringan dapat mengatur percakapan. Dan yang memiliki kekuasaan berpotensi menentukan panggung.
Jangan sampai demokrasi berubah menjadi pertunjukan yang penontonnya mengira sedang menyuarakan kehendak sendiri, padahal sebagian tepuk tangannya sudah masuk dalam anggaran produksi.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma'had Tadabbur al-Qur'an
18 November 2026
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
