Pelantikan KPID Riau Tertunda, Ade Hartati Curiga Ada Kepentingan di Baliknya

Pelantikan satu calon anggota KPID Riau tertunda setelah aduan LSM dan rekomendasi KPI Pusat. Ade Hartati mempertanyakan dasar keputusan tersebut.(poto/ist)

PEKANBARU, Satuju.com – Penundaan pelantikan calon anggota KPID Riau memunculkan tanda tanya. Satu calon yang sebelumnya dinyatakan lolos seluruh tahapan seleksi tidak diikutsertakan dalam proses pelantikan. Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai transparansi dan dasar hukum keputusan tersebut.

Penundaan itu disebut berkaitan dengan pengaduan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengenai dugaan keterlibatan calon bersangkutan dalam partai politik. Selain itu, muncul informasi adanya rekomendasi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang diduga menjadi pertimbangan.

Tokoh perempuan Riau, Ade Hartati Rahmat, mempertanyakan keputusan tersebut. Ia menilai pengaduan yang belum terverifikasi tidak semestinya langsung menghambat hak seseorang yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Menurut informasi yang diterimanya, calon bersangkutan telah mengundurkan diri dari partai politik sehingga status dan persyaratan pencalonannya perlu dinilai berdasarkan fakta serta ketentuan yang berlaku.

"Yang jelas, berdasarkan informasi yang saya terima, beliau sudah mengundurkan diri dari partai politik. Artinya, yang bersangkutan bukan lagi kader partai mana pun. Jangan hanya karena adanya satu aduan, kemudian proses pelantikan dihentikan tanpa kejelasan. Kecuali memang terbukti masih aktif di partai politik atau memiliki jabatan struktural sampai saat ini, tentu persoalannya berbeda," tegas Ade Hartati Rahmat kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Ade menegaskan, keputusan terhadap calon anggota lembaga publik harus memiliki dasar hukum dan administratif yang jelas. Apalagi, seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan melalui mekanisme yang ditetapkan panitia seleksi.

Ia juga meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan proses seleksi yang telah berjalan.

"Plt Gubernur Riau harus bijak. Jangan sampai keputusan yang diambil justru mencederai proses yang sudah berjalan, mulai dari tahapan seleksi hingga penetapan calon anggota KPID Riau. Semua harus memiliki dasar dan pertimbangan yang jelas," ujarnya.

Ade Hartati Pertanyakan Rekomendasi KPI Pusat

Sorotan Ade Hartati juga tertuju pada rekomendasi KPI Pusat yang disebut menjadi salah satu pertimbangan penundaan pelantikan. Ia meminta pihak terkait menjelaskan substansi rekomendasi tersebut, termasuk dasar dan konsekuensi hukumnya terhadap calon yang telah dinyatakan lolos seleksi.

"Jangan hanya karena adanya rekomendasi dari KPI Pusat, kemudian satu orang harus ditunda pelantikannya. Seharusnya tidak ada persoalan apabila seluruh calon yang sudah terpilih dapat dilantik bersama-sama. Proses seleksi sudah berjalan, dan yang bersangkutan juga telah mengikuti seluruh mekanisme serta memenuhi ketentuan sesuai regulasi yang ditetapkan panitia seleksi," tegasnya.

Ia menilai, apabila terdapat persoalan administratif maupun persyaratan pencalonan, pihak berwenang harus menyampaikan secara terbuka. Dengan demikian, keputusan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap salah satu calon.

"Kalau seperti ini, tentu menjadi tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya? Mengapa hanya karena adanya pengaduan dari salah satu LSM, satu calon terpilih harus ditunda pelantikannya tanpa penjelasan yang pasti? Apalagi, persyaratan yang menjadi dasar pencalonan disebut sudah dipenuhi," ungkapnya.

Minta Plt Gubernur Buka Dasar Penundaan

Lebih jauh, Ade Hartati mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan tertentu yang memengaruhi keputusan tersebut. Ia mengingatkan agar proses pelantikan tidak menjadi ruang intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi.

"Atau jangan-jangan ada titipan seseorang untuk menghentikan satu calon tersebut karena ada unsur pribadi? Ini tentu menjadi pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka. Jangan sampai proses yang sudah berjalan sesuai aturan justru dikorbankan oleh kepentingan tertentu," tanya Ade Hartati.

Menurutnya, integritas KPID Riau harus dijaga sejak proses seleksi hingga pelantikan. Transparansi, profesionalitas, objektivitas, dan kepastian hukum menjadi prinsip penting dalam menentukan anggota lembaga penyiaran daerah tersebut.

Ade berharap Plt Gubernur Riau dan seluruh pihak terkait segera memberikan penjelasan resmi. Jika memang ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan pencalonan, keputusan harus disertai bukti dan landasan regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai persoalan ini menjadi preseden buruk dalam proses seleksi lembaga publik. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Jika memang ada persoalan, buktikan sesuai aturan. Jangan sampai hak seseorang terhambat hanya karena sebuah aduan yang belum mendapatkan kejelasan," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Riau belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan penundaan pelantikan satu calon anggota KPID tersebut.

Redaksi juga masih memerlukan klarifikasi dari KPI Pusat, DPRD Riau, dan panitia seleksi untuk memastikan dasar rekomendasi serta pertimbangan administratif maupun hukum yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Kejelasan dari seluruh pihak diperlukan agar polemik ini tidak berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap proses seleksi dan pelantikan anggota KPID Riau.

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.