Dana Pasar Pangkalpinang Disorot, Penyidik Tipikor Panggil Kepala UPT dan Tiga Pegawai

Poto Ai hanya ilustrasi: Dugaan korupsi dana pasar Pangkalpinang mencuat. Penyidik Tipikor dikabarkan memanggil Kepala UPT dan tiga pegawai terkait uang sewa kios.(poto/ist/satuju.com)

PANGKALPINANG, Satuju.com – Dugaan korupsi dana pasar di Kota Pangkalpinang mulai menjadi perhatian penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Pangkalpinang. Empat pegawai UPT Pasar, termasuk Kepala UPT Pasar Setya Putra, dikabarkan telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait pengelolaan uang sewa kios dan retribusi pedagang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, empat pegawai yang disebut telah dipanggil masing-masing Setya Putra, Bendahara UPT Pasar Nopi Sansia, serta dua pegawai lainnya, Diana dan Julizar alias Jo.

Pemanggilan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan pengelolaan uang sewa kios, retribusi pasar, hingga dugaan pungutan liar (pungli) yang sebelumnya menjadi sorotan publik.

Informasi mengenai pemanggilan itu mencuat setelah sejumlah pemberitaan mengungkap dugaan ketidakberesan pengelolaan pendapatan pasar. Nilai dana yang dipersoalkan diperkirakan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp oleh tim media Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Bangka Belitung pada Rabu (18/11/2026), Setya Putra tidak memberikan jawaban substantif.

Ketika ditanya apakah dirinya bersama tiga pegawai UPT Pasar telah dipanggil penyidik Tipikor, Setya hanya membalas pesan:

“Dari media yang nama eh Yudit”.

Setelah pesan tersebut, Setya tidak lagi merespons pertanyaan lanjutan yang dikirim sekitar pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, Julizar memberikan jawaban singkat ketika ditanya mengenai pemanggilan tersebut.

“memang sudah”

Adapun Nopi Sansia dan Diana belum memberikan tanggapan meskipun wartawan telah menghubungi keduanya untuk meminta konfirmasi.

Terpisah, Kasi Humas Polresta Pangkalpinang, Ipda Teddy Asikin, saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026), menyatakan akan terlebih dahulu mengecek informasi tersebut kepada jajaran Reskrim.

“Makasih info nya, nanti saya tanya dulu sama reskrim Perihal info ini”, ujarnya singkat membalas pertanyaan wartawan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Polresta Pangkalpinang mengenai status pemanggilan maupun perkembangan penanganan dugaan penyimpangan dana pasar tersebut.

Pemutakhiran Data Pedagang Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Persoalan ini bermula dari kegiatan pemutakhiran data pedagang yang dilakukan UPT Pasar di bawah kepemimpinan Setya Putra.

Pendataan tersebut menyusul terbitnya Surat Edaran Nomor 902 Tahun 2026 tertanggal 10 Agustus 2026 yang ditandatangani Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Muhammad Yasin.

Surat itu ditujukan kepada asosiasi, paguyuban, dan koperasi pedagang untuk melakukan pendataan ulang di sejumlah kawasan, meliputi Pasar Ratu Tunggal, Basement Ramayana, Pasar Pagi Kampung Melayu, Pasar Parit Lalang, dan Pasar Rumput.

Pendataan berlangsung pada 18-24 Agustus 2026. Dari kegiatan tersebut, muncul sejumlah dugaan kejanggalan, mulai dari pungutan biaya balik nama kios hingga pembayaran sewa tahunan yang tidak tercatat dalam administrasi UPT Pasar.

Sejumlah pedagang mengaku telah membayar kewajiban sewa, tetapi masih tercatat menunggak. Bahkan, terdapat dugaan pembayaran yang tidak disetorkan ke kas daerah.

Data yang dihimpun sejumlah media menyebutkan, persoalan tersebut diduga berlangsung dalam periode 2024 hingga 2026.

Dugaan Pungutan Sewa Rp87,7 Juta

Salah satu temuan yang menjadi sorotan berkaitan dengan aktivitas juru pungut berinisial Muzayyin di Pasar Parit Lalang dan Pasar Ratu Tunggal Kemangi.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat tiga pedagang di Pasar Parit Lalang yang mengaku membayar sewa kios berukuran 2,5 x 3 meter sebesar Rp3,1 juta per tahun.

Dengan masa pembayaran tiga tahun, total uang yang disetorkan ketiganya mencapai Rp27,9 juta.

Namun, berdasarkan data UPT Pasar, ketiga pedagang berinisial Rus, Pr Nv, dan Mnr tersebut masih tercatat menunggak sewa untuk periode 2024, 2025, dan 2026.

Persoalan serupa ditemukan di kawasan Pasar Kemangi. Seorang pedagang berinisial Jun mengaku telah membayar sewa kios tahun 2026 sebesar Rp2,6 juta, tetapi namanya tidak tercatat dalam daftar pedagang UPT Pasar.

Pedagang lainnya, Is, mengaku telah membayar Rp3,9 juta untuk tiga los. Namun, administrasi pasar masih mencatatnya sebagai pedagang yang menunggak selama satu tahun.

Secara keseluruhan, data yang diperoleh menyebutkan tunggakan di Pasar Kemangi mencapai Rp59,8 juta dari 11 pedagang.

Jika digabungkan dengan data Pasar Parit Lalang, nilai pembayaran yang dipersoalkan mencapai Rp87,7 juta. Dana tersebut diduga belum disetorkan ke kas Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pedagang Mengaku Diminta Biaya Balik Nama Kios

Dugaan pungli juga mencuat dari pengurusan balik nama kios di Blok C Basement Ramayana.

Sejumlah pedagang mengaku diminta membayar Rp500 ribu untuk mengurus perubahan nama pemilik kios. Salah seorang pedagang berinisial Jd menyebut uang tersebut diminta oleh Suprapto, juru pungut di kawasan Basement Ramayana.

Jd juga mengaku telah membayar sewa tahunan kios untuk 2024 melalui petugas tersebut. Namun, berdasarkan data yang diperoleh media, namanya masih tercatat sebagai pedagang yang menunggak.

Pedagang lainnya di Blok C Nomor 20 mengaku diminta Rp300 ribu dengan alasan biaya meterai. Akan tetapi, biaya meterai disebut masih diminta secara terpisah.

Padahal, berdasarkan penjelasan Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Erika Handoko, pada konfirmasi 28 Agustus 2026, prosedur balik nama kios cukup dilakukan melalui surat kepada dinas terkait.

Selanjutnya, dinas akan menyampaikan perubahan data kepada UPT Pasar. Persyaratan administrasinya hanya menggunakan dua meterai Rp10 ribu untuk dokumen perjanjian yang dipegang pedagang dan UPT Pasar.

Selain dugaan pungutan tersebut, terdapat data tunggakan sekitar Rp741,8 juta dari kurang lebih 135 kios di Blok C Basement Ramayana yang berada dalam wilayah pungutan Suprapto. Angka tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Percakapan Mantan Kepala Pasar soal Uang Sewa

Temuan lain berkaitan dengan dugaan transaksi uang sewa lahan yang melibatkan mantan Kepala Pasar, Firmansyah.

Tim media memperoleh tangkapan layar percakapan WhatsApp tertanggal 4 Agustus 2025 antara Firmansyah dan seseorang berinisial Pot, yang disebut sebagai anak buah seorang pedagang berinisial Ac.

Dalam percakapan tersebut, Firmansyah menghitung biaya sewa lahan yang dibangun sendiri oleh pedagang dengan ukuran 7,5 x 15 meter.

Perhitungannya sebagai berikut:

7,5 x 15 meter x Rp150.000 per meter, sehingga menghasilkan total Rp16.875.000.

Dalam percakapan itu, Firmansyah meminta agar uang tersebut diberikan kepadanya untuk kemudian diurus atas nama Ferdinan.

Ketika tangkapan layar percakapan diperlihatkan, Ac membenarkan bahwa Pot merupakan anak buahnya dan mengakui pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi.

“Pot benar anak buah saya itu, seingat saya baru sekali, itu saja sudah lupa, untung masih simpan chatnya, saya buat (bangun sendiri), bayarnya saya transfer pribadi itupun saya tidak ingat”, jelas Can alias Ac tanpa menyebutkan nama pemilik rekening pribadi siapa yang ia transfer.

Namun, berdasarkan penelusuran data pedagang yang diperoleh media, kios dan nama pemilik yang dimaksud tidak tercatat dalam daftar pedagang Pasar Keranas Pangkalpinang.

Dana tersebut juga disebut tidak ditemukan dalam pencatatan kas daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Menunggu Penjelasan dan Kepastian Hukum

Rangkaian temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola uang sewa kios, retribusi, serta mekanisme administrasi pasar di Kota Pangkalpinang.

Sejumlah nama petugas, mulai dari juru pungut hingga mantan Kepala Pasar, disebut dalam data dan keterangan pedagang. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran aliran dana, serta klarifikasi seluruh pihak terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, Firmansyah, Muzayyin, dan Suprapto belum memberikan tanggapan atas pertanyaan wartawan mengenai dugaan pungutan dan pembayaran sewa yang dipersoalkan.

Redaksi menegaskan bahwa penyebutan nama-nama tersebut berkaitan dengan informasi dan keterangan yang sedang ditelusuri, bukan merupakan penetapan kesalahan hukum.

Redaksi Satuju.com membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala UPT Pasar, pegawai yang disebut, mantan Kepala Pasar, maupun pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.

Publik kini menunggu penjelasan resmi aparat penegak hukum mengenai apakah dugaan penyimpangan dana pasar tersebut telah masuk dalam proses penyelidikan atau penyidikan, serta bagaimana kepastian pertanggungjawaban uang yang dibayarkan para pedagang.

(PJS Babel/Tim)

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.