UU Perampasan Aset Disahkan, Harta Tak Wajar Pejabat Justru Lolos dari Sorotan

Poto Ai hanya ilustrasi: DPR mengesahkan UU Perampasan Aset, tetapi aturan kekayaan tidak wajar pejabat tak masuk. ICW menyoroti celah pengawasan LHKPN.(poto/ist/Lhynaa Marlinaa)

Jakarta, Satuju.com – Pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) justru menyisakan pertanyaan besar mengenai pengawasan kekayaan pejabat negara. Regulasi yang diharapkan menjadi senjata baru pemberantasan korupsi itu tidak memasukkan mekanisme illicit enrichment atau perampasan kekayaan yang meningkat secara tidak wajar tanpa dapat dijelaskan asal-usulnya.

Keputusan tersebut langsung menuai kritik Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga antikorupsi itu menilai absennya ketentuan tersebut berpotensi melemahkan upaya negara menjangkau kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya.

Padahal, selama ini Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu instrumen untuk memantau perkembangan kekayaan penyelenggara negara.

DPR mengesahkan regulasi tersebut melalui Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sidang yang menyetujui RUU Perampasan Aset setelah melalui pembahasan selama bertahun-tahun.

Pengesahan ini mengakhiri perjalanan legislasi yang telah berlangsung sekitar 18 tahun. Namun, sejumlah ketentuan dalam naskah final justru menjadi sorotan masyarakat sipil.

ICW Pertanyakan Alasan DPR

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mempertanyakan keputusan pembentuk undang-undang yang tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment.

Menurutnya, alasan bahwa UU Perampasan Aset hanya mengatur hukum acara atau bersifat formil tidak cukup kuat untuk menyingkirkan norma mengenai kekayaan tidak wajar.

"Toh, kalau alasannya adalah norma materiil, kita bisa melihat ada beberapa norma materiil juga yang dimasukkan ke dalam undang-undang ini," katanya.

Ibrahim menilai, ketentuan tersebut semestinya menjadi bagian penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi, terutama ketika pejabat memiliki kekayaan yang tidak sebanding dengan pendapatan resminya.

Sementara itu, Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, menyoroti persoalan kepemilikan aset pejabat yang diduga tidak seluruhnya tercatat dalam LHKPN.

Ia menilai terdapat kekayaan dan kepemilikan perusahaan pejabat publik yang perlu mendapat perhatian serius karena tidak tercatat secara memadai dalam laporan kekayaan penyelenggara negara.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa LHKPN hanya menjadi kewajiban administratif apabila tidak diikuti mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Habiburokhman Sebut Berpotensi Bertentangan dengan HAM

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa konsep illicit enrichment tidak dimasukkan karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).

DPR juga beralasan UU Perampasan Aset merupakan aturan hukum formil yang mengatur mekanisme perampasan, bukan undang-undang materiil yang menciptakan norma penghukuman baru.

Habiburokhman menyebut pihaknya telah menyerap masukan berbagai elemen masyarakat dan mempelajari penerapan konsep tersebut di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman.

Namun, penjelasan tersebut belum menjawab seluruh kritik ICW. Perdebatan justru mengarah pada pertanyaan mendasar: bagaimana negara dapat menjangkau kekayaan pejabat yang tidak wajar apabila mekanisme khusus untuk menindak peningkatan harta yang tidak dapat dijelaskan tidak dimasukkan dalam regulasi tersebut?

Tidak dimasukkannya illicit enrichment bukan berarti seluruh aset mencurigakan otomatis kebal dari penyitaan. Aparat tetap dapat menelusuri dan merampas aset sepanjang memenuhi persyaratan hukum serta dapat membuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana.

Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Di sisi lain, UU Perampasan Aset membawa instrumen baru dalam upaya pemulihan hasil kejahatan, yakni mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB).

Melalui mekanisme tersebut, negara dapat mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemilik atau pihak yang menguasai aset.

Meski demikian, mekanisme ini bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sepihak. Proses perampasan tetap harus melalui pemeriksaan pengadilan dan pembuktian sesuai ketentuan undang-undang.

Regulasi tersebut juga mengatur tahapan penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga penetapan perampasan oleh pengadilan.

Selain itu, aturan baru ini memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik serta mengatur pengawasan terhadap kewenangan aparat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Pidana Pajak Tidak Masuk Cakupan

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah dikeluarkannya tindak pidana perpajakan dari cakupan UU Perampasan Aset.

Dalam naskah final, perampasan aset mencakup tindak pidana korupsi serta sejumlah kejahatan lainnya, antara lain:

  1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  2. Terorisme dan pendanaan terorisme.
  3. Penyelundupan manusia.
  4. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  5. Tindak pidana perdagangan orang.
  6. Penipuan dan penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

Sementara itu, tindak pidana perpajakan tidak lagi tercantum dalam daftar tindak pidana yang menjadi cakupan regulasi tersebut.

Kejahatan perpajakan tetap dapat diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun, pencoretan ini tetap menjadi pekerjaan rumah dalam membangun sistem pemulihan aset hasil kejahatan secara menyeluruh.

Tidak Berlaku Surut, Implementasi Menunggu 12 Bulan

Masyarakat juga perlu mencermati ketentuan peralihan dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan naskah final, Pasal 72 mengatur bahwa mekanisme perampasan aset hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Artinya, regulasi ini tidak berlaku surut untuk menjangkau tindak pidana yang terjadi sebelum pemberlakuannya.

Selanjutnya, Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan pengelola dan badan pengawas aset.

Dengan demikian, pengesahan oleh DPR belum berarti seluruh mekanisme perampasan aset langsung dapat dijalankan.

Pemerintah masih memiliki pekerjaan penting untuk menyiapkan perangkat kelembagaan, aturan pelaksanaan, serta sistem pengawasan yang menjamin pengelolaan aset berjalan transparan dan akuntabel.

Ketok Palu DPR Bukan Akhir Pengawasan Publik

Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, keberhasilan regulasi ini tidak cukup diukur dari cepatnya DPR menyelesaikan pembahasan dan mengetuk palu persetujuan.

Persoalan kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi, transparansi LHKPN, hingga pencoretan tindak pidana perpajakan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Publik juga berhak mengetahui bagaimana pemerintah memastikan badan pengelola dan pengawas aset bekerja secara independen serta tidak menjadi instrumen kekuasaan.

Kritik ICW menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penyitaan aset yang sudah terbukti berasal dari tindak pidana. Negara juga membutuhkan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi sejak dini potensi penyimpangan kekayaan penyelenggara negara.

UU sudah disahkan. Namun, pertanyaan mengenai keberanian negara menelusuri kekayaan tidak wajar pejabat masih menunggu jawaban.

Lhynaa Marlinaa

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi DPR, pemerintah, maupun pihak terkait atas substansi pemberitaan ini.

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.