Negara Ambil Kembali 42 Hektare Aset GSL, Izin RAPP 338 Ribu Hektare Dicabut

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai diwakili Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos. Kegiatan itu juga dihadiri Plt. Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.(poto/ist)

KUANSING, Satuju.com – Penertiban kawasan hutan Riau memasuki babak baru. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare serta mengambil alih kembali aset pabrik kelapa sawit dan kebun PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) seluas 42 hektare, Jumat (20/11/2026).

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara sekaligus menindak dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaan penertiban, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai diwakili Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos. Kegiatan itu juga dihadiri Plt. Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.

Sejumlah pejabat pusat yang hadir antara lain Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Wamenhan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Jampidsus, Kabareskrim Polri, dan Direktur Utama Agrinas Muhammad Abdul Gani.

Izin RAPP Dicabut, Temuan Pelanggaran Jadi Dasar

Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Satgas PKH menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan areal perusahaan tersebut. Temuan itu meliputi kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung mencapai 211,54 hektare.

PT RAPP merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha yang berkantor pusat di Singapura.

Setelah keputusan pencabutan izin berlaku, seluruh kegiatan dalam areal perizinan harus dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara.

Meski demikian, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun mempertanggungjawabkan persoalan hukum yang berkaitan dengan aktivitasnya.

Aset PT GSL Seluas 42 Hektare Diambil Alih

Selain RAPP, Satgas PKH juga menertibkan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penertiban ini dilakukan setelah ditemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin.

Berdasarkan temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut.

Pemerintah kemudian mengambil alih kembali areal pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit PT GSL seluas 42 hektare.

TNI AD Dukung Penegakan Hukum Kawasan Hutan

Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., yang mewakili Pangdam menyampaikan bahwa TNI AD mendukung langkah pemerintah dalam penertiban kawasan hutan melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga.

“Melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, diharapkan penertiban kawasan hutan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi kawasan hutan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta negara,” ujar Irdam.

Penertiban RAPP dan GSL ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk menyelamatkan aset negara, memulihkan fungsi ekologis hutan, serta menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.

Kawasan tersebut juga memiliki peran penting dalam menjaga habitat gajah Sumatera yang semakin terancam akibat tekanan terhadap ekosistem hutan.

Melalui langkah ini, pemerintah diharapkan tidak hanya menghentikan aktivitas yang melanggar ketentuan, tetapi juga memastikan pemulihan kawasan hutan berjalan nyata dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta lingkungan.

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.


BERITA TERKAIT