RAPP dan Polemik Gambut 2017 Kembali Disorot, Dr Huda Ungkit Perlawanan terhadap Pemerintah

Dr Muhammad Nurul Huda kembali mengungkit polemik RAPP dan perlindungan gambut 2017, termasuk demonstrasi besar pekerja di Kantor Gubernur Riau.(poto/ist/satuju.com)

PEKANBARU, Satuju.com – Persoalan perlindungan ekosistem gambut dan hubungan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan pemerintah kembali menjadi sorotan. Muhammad Nurul Huda, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), mengungkit kembali peristiwa pembekuan besar-besaran pekerja RAPP di Kantor Gubernur Riau pada Oktober 2017.

Melalui pernyataan di salah satu grup WhatsApp FORMASI RIAU, Jumat (20/11/2026), Dr. Huda mengingatkan kembali tulisan hukumnya mengenai persoalan gambut dan RAPP yang dibuat pada 24 Oktober 2017.

Tulisan tersebut kembali relevan di tengah pembicaraan mengenai ketegasan pemerintah dalam menjalankan kebijakan perlindungan lingkungan hidup serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Coba kita lihat RAPP melawan dengan cara apalagi kali ini. Dulu menurunkan karyawannya berdemo ke kantor Gubri dengan membawa puluhan bus,” ujar Dr. Huda.

Ia kemudian menganalisis apakah pola kekerasan serupa akan kembali terjadi dalam menghadapi kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Apakah mereka berani lagi di zaman Presiden Bapak Prabowo?” katanya.

Dr. Huda bahkan melontarkan tantangan secara terbuka kepada RAPP.

"Ayo RAPP berani ngancam-ngancam mau demo lagi, mau bawa puluhan buruh lagi enggak, di zaman Presiden Bapak Prabowo. Kurangnya pesona ente," ungkapnya.

Pernyataan tersebut membawa kembali ingatan masyarakat pada salah satu polemik besar antara perusahaan industri kehutanan dan pemerintah terkait kebijakan perlindungan ekosistem gambut di Provinsi Riau pada tahun 2017.

Ket.poto: Buruh sektor kehutanan yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) berunjuk rasa di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (22/10/2017). (ANTARA FOTO/FB Anggoro). 

Demonstrasi Besar RAPP, Puluhan hingga Seratusan Bus Dikerahkan

Peristiwa peningkatan pekerja RAPP pada Oktober 2017 bukan sekadar aksi yang menghadirkan aspirasi biasa.

Pada tanggal 23 Oktober 2017, ribuan pekerja RAPP bersama unsur serikat pekerja menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru.

Pemberitaan ANTARA pada waktu itu mencatat sekitar seratusan bus digunakan untuk memuat peserta aksi. Massa memenuhi kawasan sekitar Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Gajah Mada.

Demonstrasi tersebut berkaitan dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang membatalkan persetujuan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) RAPP.

Persoalan utamanya adalah cakupan rencana penyesuaian kerja perusahaan dengan ketentuan perlindungan dan pelestarian ekosistem gambut.

Para pekerja menyuarakan keprihatinan terhadap keberlangsungan pekerjaan dan dampak kebijakan pemerintah terhadap aktivitas perusahaan.

Namun, permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini tidak hanya menyangkut keberlangsungan industri dan nasib tenaga kerja. Ada persoalan yang memastikan lebih mendasar, yakni kewajiban negara kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan perlindungan lingkungan hidup.

Tulisan Dr Huda 24 Oktober 2017: Gambut dan Ketegasan Pemerintah

Menariknya, sehari setelah demonstrasi besar tersebut, Dr. Muhammad Nurul Huda menulis sedikit mengenai masalah gambut dan RAPP.

Dalam pesan yang disampaikan kepada grup WhatsApp FORMASI RIAU pada 20 November 2026, Dr. Huda menegaskan bahwa tulisan tersebut merupakan karya yang dibuatnya pada 24 Oktober 2017.

Tulisan itu menampilkan perhatian Dr. Huda terhadap hubungan antara kebijakan pemerintah, kepentingan korporasi, dan kewajiban melindungi lingkungan.

Dalam arsip publikasi yang menemukan Redaksi, terdapat tulisan Dr. Huda berjudul Gambut dan Sikap Tegas Pemerintah , yang diterbitkan RiauTerbit pada 27 Oktober 2017.

Pokok persoalan yang diangkat adalah bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya dalam menghadapi persoalan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perlindungan gambut.

Salah satu hal penting yang menjadi perhatian dalam tulisan tersebut adalah pembedaan antara izin persetujuan RKU dan pencabutan izin lingkungan. Keduanya merupakan persoalan hukum yang berbeda dan tidak dapat disamakan begitu saja.

Dr. Huda juga menempatkan ketentuan perlindungan lingkungan hidup sebagai dasar penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan.

Pemikiran tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dengan demikian, persoalan RAPP pada 2017 tidak hanya dapat dibaca sebagai konflik antara perusahaan dan pemerintah, tetapi juga sebagai ujian terhadap konsistensi penegakan hukum lingkungan.

Pemerintah dan RAPP Akhirnya Bertemu

Polemik tersebut kemudian berlanjut pada pertemuan antara KLHK dan manajemen RAPP pada 24 Oktober 2017.

Dalam pertemuan itu, perusahaan menyepakati perbaikan RKU agar sesuai dengan ketentuan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut.

Perkembangan tersebut menjadi bagian penting dari sejarah polemik RAPP dengan pemerintah.

Artinya, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya demonstrasi atau jumlah pekerja yang turun ke jalan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana perusahaan menyesuaikan kegiatan usahanya dengan kebijakan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Peristiwa itu juga memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, keberlangsungan lapangan kerja, dan perlindungan lingkungan.

Perlindungan Gambut Bukan Sekadar Persoalan Investasi

Ekosistem gambut memiliki fungsi ekologis penting bagi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Gambut berperan dalam menyimpan air, menjaga keseimbangan tata air, menyimpan karbon, serta mengurangi risiko kebakaran apabila dikelola sesuai ketentuan.

Kerusakan gambut dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, kerusakan lingkungan, hingga gangguan terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, kebijakan perlindungan gambut tidak semestinya dipandang sebagai penghambat investasi semata.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan yang berkaitan dengan ekosistem gambut tetap memiliki kewajiban mematuhi ketentuan lingkungan hidup.

Di sisi lain, pekerja juga mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dan menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang dijamin undang-undang.

Kedua kepentingan tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Hak pekerja tidak boleh diabaikan, tetapi perlindungan lingkungan juga tidak boleh dikorbankan.

Dr Huda Mengingatkan Kembali Relasi Korporasi dan Kekuasaan Negara

Pernyataan Dr. Huda pada 20 November 2026 menghadirkan kembali pertanyaan mengenai bagaimana hubungan antara perusahaan besar dan pemerintah seharusnya dibangun.

Apakah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dapat dijalankan secara konsisten ketika berhadapan dengan kepentingan industri berskala besar?

Apakah demonstrasi pekerja pada 2017 akan kembali menjadi pola respons apabila perusahaan menghadapi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingannya?

Pertanyaan tersebut merupakan refleksi dari peristiwa lama yang kembali diangkat Dr. Huda.

Namun, perlu ditegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk pekerja. Persoalannya bukan pada hak menyampaikan aspirasi, melainkan bagaimana seluruh pihak tetap menghormati hukum dan tidak menggunakan tekanan untuk menghindari kewajiban yang telah ditetapkan negara.

Dalam negara hukum, perusahaan memiliki hak menjalankan usaha, pekerja memiliki hak atas pekerjaan dan perlindungan, sementara pemerintah memiliki kewajiban menegakkan peraturan secara adil.

Tidak boleh ada kepentingan ekonomi yang kewajiban menjamin perlindungan lingkungan.

Menunggu Sikap RAPP dan Ketegasan Pemerintah

Pernyataan Dr. Huda tersebut menjadi pengingat bahwa polemik gambut dan RAPP pada tahun 2017 masih menyimpan pelajaran penting bagi pengelolaan sumber daya alam di Riau.

Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, perusahaan juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan kewajiban lingkungan hidup dan kepatuhannya terhadap kebijakan pemerintah.

Redaksi Satuju.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada manajemen PT RAPP maupun pihak KLHK terkait pandangan Dr. Muhammad Nurul Huda serta perkembangan pelaksanaan kewajiban perlindungan ekosistem gambut.

Pada akhirnya, permasalahan ini bukan sekedar tentang siapa yang mampu mengerahkan massa lebih banyak atau siapa yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.

Persoalan mendasarnya adalah bagaimana hukum negara ditegakkan, bagaimana hak pekerja dilindungi, dan bagaimana lingkungan hidup dijaga untuk kepentingan masyarakat luas.

Sebab, dalam negara hukum, tidak ada perusahaan yang berada di atas peraturan perundang-undangan.

Gambut bukan semata-mata urusan perusahaan. Gambut adalah bagian dari kepentingan lingkungan, kehidupan masyarakat, dan tanggung jawab negara.

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.