Kemnaker Rinci 268 Komponen KHL untuk Penghitungan Upah Minimum 2027
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli
Jakarta, Satuju.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memaparkan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penghitungan upah minimum tahun 2027. Ratusan komponen tersebut dimasukkan ke dalam empat kategori kebutuhan, mulai dari makanan hingga tempat tinggal.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, dari total 268 komponen, sebanyak 177 item masuk kelompok makanan, 22 item untuk kesehatan dan pendidikan, 54 item kebutuhan pokok lain-lain, serta 15 item untuk perumahan atau tempat tinggal.
“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” kata Yassierli disiarkan melalui pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (21/11/2026).
Kerangka penghitungan KHL tersebut mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 berjudul Kajian Upah Minimum: Mengembangkan Formula dan Metodologi Penetapan Upah Minimum di Indonesia. Metodologi itu kemudian disesuaikan dengan kondisi dan konteks Indonesia.
Penghitungan KHL untuk penetapan upah minimum 2027 dilakukan melalui kerja sama Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Perhitungannya mencakup kebutuhan hidup layak pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam mekanisme penetapan upah minimum, KHL menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu atau alfa (α). Penentuan indeks tersebut juga memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja atau buruh dengan perusahaan, perbandingan upah minimum terhadap KHL, serta faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.
Adapun formula penghitungan upah minimum menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan dengan indeks tertentu. Rentang indeks alfa yang ditetapkan sebesar 0,5 hingga 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Yassierli menegaskan, KHL tidak menjadi satu-satunya faktor dalam menentukan besaran upah minimum. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah juga perlu diperhitungkan agar kebijakan pengupahan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.
“Pertimbangan KHL perlu Ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha,” ujar Yassierli.
Terkait penetapan upah minimum tahun 2027, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, gubernur juga dapat membentuk Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Batas waktu penetapan UMP paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Adapun UMSP dan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMK. Seluruh jenis upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Selain mengatur mekanisme pengupahan, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga menegaskan larangan bagi pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 140 ayat (5), sementara ketentuan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 288. Pengusaha yang melanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.
Sementara itu, apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, sanksi denda yang dikenakan dapat mencapai Rp200 juta hingga Rp2 miliar.
Tag: Kemnaker, Yassierli, Kebutuhan Hidup Layak, KHL 2027, Upah Minimum 2027, UMP 2027, UMK 2027, UMSP, UMSK, 268 Komponen KHL, Upah Minimum, Ketenagakerjaan, BPS, UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
