Pengusaha Terancam Penjara 4 Tahun Jika Bayar Upah di Bawah UMP 2027

Ilustrasi Rupiah, UMP.(poto/net)

Jakarta, Satuju.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan seluruh pengusaha agar mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Perusahaan yang membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum terancam sanksi pidana hingga empat tahun penjara dan denda maksimal Rp200 juta.

Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 140 ayat (5), pengusaha secara tegas dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sementara itu, Pasal 288 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

Selain ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta bagi pengusaha, korporasi yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan denda mulai Rp200 juta hingga Rp2 miliar.

Di sisi lain, Kemnaker menjelaskan bahwa penetapan upah minimum 2027 juga mempertimbangkan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ratusan komponen tersebut terintegrasi ke dalam empat kategori pengeluaran, yakni makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lainnya, serta perumahan atau tempat tinggal.

Rinciannya, kelompok makanan mencakup 177 item, kesehatan dan pendidikan sebanyak 22 item, kebutuhan pokok lainnya 54 item, serta perumahan atau tempat tinggal sebanyak 15 item.

"Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Kemnaker, kerangka penghitungan KHL tersebut mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 berjudul Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Kerangka itu selanjutnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia.

Proses penghitungan KHL untuk upah minimum 2027 melibatkan Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Kajian tersebut mencakup kebutuhan hidup layak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam mekanisme penetapan upah minimum, KHL menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan untuk menentukan indeks tertentu atau alfa (α). Penentuan indeks ini memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Adapun formula penghitungan upah minimum menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan dengan indeks tertentu (α). Berdasarkan Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, rentang indeks tersebut ditetapkan sebesar 0,5 hingga 1.

Yassierli menegaskan, kebutuhan hidup layak tidak dapat menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan besaran upah minimum. Kondisi perekonomian dan situasi ketenagakerjaan di masing-masing daerah juga perlu diperhitungkan agar kebijakan pengupahan tetap memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

"Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha," jelasnya.

Terkait jadwal penetapan upah minimum 2027, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Selain itu, gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Berdasarkan ketentuan yang disampaikan Kemnaker, UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Adapun UMSP dan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMK masing-masing.

Dengan mulai berlakunya ketentuan upah minimum pada 1 Januari 2027, perusahaan diharapkan menyesuaikan kebijakan pengupahan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap standar upah minimum menjadi kewajiban pengusaha sekaligus bagian dari upaya memberikan pelindungan terhadap hak pekerja.

Tag: UMP 2027, Upah Minimum 2027, Kemnaker, Yassierli, Kebutuhan Hidup Layak, KHL, Upah Pekerja, Perlindungan Tenaga Kerja, Pengusaha, Ketenagakerjaan

Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.