Warga Aek Nabara Bangun Jalan Sendiri, Pemkab Tapsel Didesak Cari Solusi Kawasan Hutan Lindung
Warga Aek Nabara, Tapsel, bergotong royong membuka jalan secara swadaya. Pemkab didesak mencari solusi kendala kawasan hutan lindung.(poto/ist)
TAPANULI SELATAN, Satuju.com – Keterisolasian Dusun Aek Nabara, Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), kembali menjadi perhatian. Di tengah belum jelasnya pembangunan akses jalan akibat persoalan status kawasan hutan lindung, warga terpaksa bergotong royong membuka jalur secara swadaya agar kendaraan roda dua bisa mencapai perkampungan.
Upaya tersebut terlihat dalam unggahan akun Facebook Samsul Bahri Sihombing, Minggu (22/11/2026). Sejumlah warga tampak bekerja menggunakan peralatan sederhana untuk membersihkan dan memperbaiki badan jalan yang selama ini menyulitkan aktivitas masyarakat.
Dalam unggahannya, Samsul menyampaikan harapan warga agar pemerintah daerah tidak terus membiarkan kampung mereka terisolasi.
"Begini lah masyarakat Aek Nabara Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Arse, Tapsel, gotong royong supaya roda dua bisa lewat. Masyarakat memohon kepada pemerintah supaya jalan ke kampung mereka dibangun, setidaknya roda dua lancar ke kampung mereka. Apakah ada perhatian pemerintah Tapsel, apa mau dibiarkan saja terus sampai akhir zaman," tulisnya dalam unggahan tersebut.
Aksi swadaya itu sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan akses transportasi di Aek Nabara belum menemukan penyelesaian. Warga harus mengandalkan tenaga dan kemampuan sendiri untuk membuka jalur yang semestinya mendapat perhatian pemerintah.
Peristiwa Ibu Hamil Ditandu Jadi Peringatan
Keterisolasian Aek Nabara bukan persoalan baru. Pada Mei 2026, seorang ibu hamil bernama Tuti Daulay harus ditandu masyarakat sejauh kurang lebih 30 kilometer untuk mendapatkan pertolongan medis di RSUD Sipirok.
Perjalanan melewati medan pegunungan tersebut menjadi gambaran beratnya kondisi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan darurat.
Peristiwa itu sempat menyita perhatian publik. Namun, aksi gotong royong terbaru menunjukkan bahwa persoalan mendasar berupa keterbatasan akses jalan masih membayangi kehidupan warga.
Tanpa akses transportasi yang memadai, masyarakat tetap menghadapi kesulitan untuk menjangkau fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pusat perekonomian.
Status Hutan Lindung Jadi Kendala Pembangunan
Salah satu persoalan yang sebelumnya disampaikan pemerintah daerah berkaitan dengan status kawasan hutan lindung di wilayah tersebut.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten pernah mengupayakan pembukaan akses jalan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada 2025.
Namun, rencana tersebut terkendala karena tidak memperoleh izin dari pihak kehutanan.
Kondisi ini menempatkan masyarakat pada situasi sulit. Kebutuhan pembangunan infrastruktur harus berjalan sesuai ketentuan hukum kehutanan, sementara warga membutuhkan akses jalan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
Karena itu, pemerintah perlu mencari mekanisme penyelesaian yang memiliki kepastian hukum tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemkab Tapsel Perlu Berikan Kepastian
Persoalan akses jalan Aek Nabara membutuhkan koordinasi serius antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta instansi kehutanan yang berwenang.
Publik membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan upaya perizinan, termasuk kemungkinan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan akses masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah sudah tersedia alternatif jalur atau skema pembangunan lain yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses transportasi secara layak.
Jangan sampai persoalan administrasi dan perizinan terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
Gotong royong warga memang mencerminkan solidaritas dan semangat kebersamaan. Namun, membuka akses jalan bukan semestinya menjadi beban masyarakat semata.
Pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan pelayanan publik yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk dusun yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Masyarakat Aek Nabara tidak sedang menuntut pembangunan mewah. Mereka hanya menginginkan jalan yang bisa dilalui kendaraan agar lebih mudah berobat, bersekolah, mengangkut hasil pertanian, dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Jangan sampai tragedi Tuti Daulay yang harus ditandu puluhan kilometer hanya menjadi perhatian ketika viral, kemudian terlupakan tanpa penyelesaian nyata.
Hingga berita ini disusun, perkembangan terbaru mengenai proses perizinan dan rencana pembangunan akses jalan Aek Nabara masih perlu dikonfirmasi kepada Pemkab Tapanuli Selatan dan instansi kehutanan terkait.(Ardi Dongoran)
Ikuti saluran WhatsApp SATUJU untuk mendapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol bel.
