BENGKALIS, Satuju.com - Tokoh Non-Government Organization (NGO) yang tak asing bagi masyarakat  kabupaten Bengkalis, bahkan Propinsi Riau (Solihin) sedang menyusun langkah untuk menyamakan presefsi dengan sejumlah tokoh NGO, Tokoh Masyarakat, Pemuda, kepala Desa dan BPD dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Bengkalis guna untuk mendorong Komisi II DPR RI memperjuangkan aspirasi masyarakat tentang Pemekaran Mandau dari Bengkalis yang beberapa waktu lalu sempat terhenti akibat di keluarkan Moratorium oleh Pemerintah Pusat, dengan alasan beberapa hal yang tidak memungkinkan dilakukan pemekaran ketika itu.

Keinginan pemekaran yang sudah sejak lama diperjuangkan oleh masyarakat Mandau, menurut Solihin kini harus didorong kembali untuk bagaimana bisa di golkan oleh Komisi II DPR RI terkait pembahasan peraturan perundang-undangnya. Desakan kita itu bukanlah tanpa alasan. 

"Setelah kita melihat adanya pemekaran yang terjadi di Papua belum lama ini secara otomatis  moratorim tentang pemekaran daerah beberapa waktu, lalu jelas juga ikut dicabut untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya," jelasnya kepada media ini, Senin (3/4/2023). 

Dengan demikian perjuangan masyarakat mandau untuk pemekaran mandau dari bengkalis harus didorong, lanjut aktifis yang memimpin Yayasan Solidaritas Pemuda Melayu Peduli Lingkungan Republik Indonesia ( YSPMPL-RI) .

Sekalipun posisinya bukan warga mandau, selaku warga bengkalis yang apabila terjadi pemekaran berada di kabupaten induk, Alasan yang begitu mendasar beliau cukup kuat untuk ikut mendorong percepatan pemekaran mandau, alasanya mengingat kesempatan yang ada ini betul - betul harus dimanfaatkan. Terkait dengan syarat-syarat  pemekaran, ia menilai rasanya sudah terpenuhi oleh para pejuang-pejuang pemekaran mandau sebelumnya, bahkan sebelum terjadi moratorium info yang ia perolehi berkas persyaratan pemekaran telah sampai ke komisi II DPR RI untuk di bahas. 

"Apa lagi saat ini utusan riau selaku anggota DPR RI mantan Bupati Bengkalis yaitu Dr. H. Syamsurizal berada dikomisi tersebut, yang menjadi kewajiban bagi mantan bupati bengkalis itu untuk memperjuang kepetingan apirasi masyarakat mandau yang merupakan dapil pilihannya. Bahkan Solihin sempat mengatakan jika Dr. Syamsurizal tidak mau membantu perjuangan masyarakat mandau, selaku masyarakat mandau maupun masyarakat bengkalis yang menginginkan pemekaran perlu mencatatnya dalam ingatan, karena masa pesta Demokrasi tinggal menghitung bulan lagi.  

Memang diketahui publik gencarnya dulu penolakan pemekaran mandau, terjadi pada saat Dr. H. Syamsurizal menjabat bupati bengkalis, bahkan sempat ada gerakan dari masyarakat bengkalis melakukan aksi demo ke istana Negara untuk menolak pemekaran mandau, tapi sebetulnya setelah ditelusuri penggagas aksi demo tersebut terkesan di inisasi oleh okbum-oknum elit politik tertentu saja, terkesan mereka ada kepentinngan tertentu," ungkap Solihin.

Jika dilihat saat sekarang, kemudahan bagi masyarakat mandau yang dulunya getol menginginkan pemekaran dengan alasan demi untuk menuju percepatan mencapai kesejahteraan masyarakat, mempermudahkan semua pelayanan publik, rasanya sudah tidak banyak kendala lagi. Mengingat yang memegang tampuk pemerintah bengkalis adalah orang mandau dan juga mayoritas kursi legislatif kabupaten bengkalis diduduki oleh dapil mandau dan pinggir, secara logika rasanya sudah tidak ada kendala lagi, jika saja yang memegang tampuk kekuasaan masih mendengar aspirasi  masyarakat mandau yang dibawa oleh pejuang-pejuang pemekaran mandau," pungkas penggagas pembangunan pantai wisata Raja Kecik pulau bengkalis yang dulu sempat di kunjungi Presiden Jokowi tanggal 28 september 2021.

Dari pembicaraan Rekanan sejumlah media bersama Penggagas Budidaya pohon Gerungggang Indonesia yang telah mendapat legalitas dari pemerintah itu, mengatakan bahwa langkah-langkah mereka dalam upaya mendorong percepatan pemekaran mandau ke komisi II maupun ke Pemerintah pusat, dalam waktu terdekat ini Solihin bersama sejumlah NGO lainya yang ada di bengkalis akan mengagendakan pertemuan sekaligus akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan sejumlah kepala Desa, BPD dan tokoh-tokoh Pemuda untuk membahasnya secera detil langkah-langkah lebih lanjut. Namun ia tidak menjelaskan kapan waktu pastinya," tutupnya.