Dianggap Tidak Berpengaruh Bagi Masyarakat Miskin, Demokrat Kritik Program Bansos dan Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi

Ilustrasi

Jakarta, Satuju.com - Bantuan sosial (bansos) dan pertumbuhan ekonomi era Presiden Jokowi jadi kritikan bagi Partai Demokrat yang dianggap tidak berpengaruh bagi orang miskin.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman menyebut untuk laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 yang sebesar 5,3 persen misalnya. Pertumbuhan tidak berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan.

Ia mengutip data BPS pada September 2022 yang menunjukkan angka kemiskinan hanya turun 0,1 persen meski ekonomi tumbuh 5,3 persen. Padahal, selain pertumbuhan ekonomi, masyarakat miskin juga mendapatkan topangan dari bantuan sosial yang diberikan pemerintahan Jokowi.

Tingginya tingkat inflasi tahun 2022 berdampak pada naiknya angka kemiskinan pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa atau bertambah 0,2 juta jiwa dibandingkan Maret 2022, katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

"Kondisi ini menggambarkan bahwa mitigasi pemerintah pascakenaikan harga BBM melalui program bantuan sosial hanya menolong sebagian kecil masyarakat miskin dan rentan miskin. Sementara, masyarakat rentan miskin akan turun menjadi miskin," imbuh Rizki.

Belajar dari pengalaman itu dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, Rizki meminta pemerintah segera mengubah cara penyaluran bantuan sosial.

Menurutnya, subsidi seharusnya tidak lagi berbasis komoditas, melainkan penerima.

Ia yakin jika subsidi skema tersebut diubah, alokasi dana subsidi yang dianggarkan negara bisa ditekan. Di lain sisi, subsidi bakal tepat sasaran.

Kritik serupa datang dari Anggota Komisi XI Fraksi PKB Ela Siti Nuryamah. Ia mengatakan kenaikan harga BBM secara signifikan pada 2022 lalu berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Berkaitan dengan kemiskinan, PKB menonjolkan sensitivitas kenaikan harga BBM yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan jika dibandingkan Maret 2022. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari formula yang tepat mengantisipasi gejolak harga dunia agar tidak terdampak pada tingkat kemiskinan,” tegas Ela.