Jakarta, Satuju.com - Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ternyata mengalami pembengkakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung turun tangan mengatasi pembengkakan biaya proyek tersebut. Itu ia lakukan dengan mengeluarkan aturan aturan penjaminan pemerintah dalam rangka melindungi proyek tersebut dari pembengkakan biaya.

Melansir CNN Indonesia, jaminan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. 

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah Proyek bagi pencarian pendanaan dalam rangka penutupan kenaikan atau perubahan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

Penjaminan diberikan terhadap seluruh kewajiban keuangan PT KAI yang timbul akibat pembengkakan biaya proyek tersebut, baik pokok pinjaman, bunga atau biaya lain yang timbul akibat utang-utang tersebut.

Biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US$5,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

"Kita sepakat dengan angka cost overrun US$1,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2).

 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah akan berupaya mencari cara untuk mengatasi pembengkakan biaya tersebut.

Namun, ia menegaskan upaya itu tidak akan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN katanya tidak dipakai sebagai jaminan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

“Enggak ada itu (pakai) APBN,” tegasnya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).