Jakarta, Satuju.com - Kelanjutan pengembangan Rempang Eco City diverifikasi Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad. Ia mengatakan berencana melanjutkan pembangunan di atas lahan seluas 2.370 hektar pada tahun ini. Untuk itu, BP Batam akan menggusur atau merelokasi pemukiman 961 Kepala Keluarga (KK).

Melansir tempo.co, ia mengatakan jumlah KK yang akan direlokasi tersebut berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. “Inilah 961 KK yang dalam semester 1 sampai Juni melalui tim terpadu akan dilakukan pendataan verifikasi dan validasi,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan pada Senin, 29 Januari 2024. 

Setelah verifikasi dilakukan, BP Batam berjanji akan mengedepankan prinsip musyawarah dengan warga yang sudah disarankan memenuhi syarat terdampak. Sedangkan Rempang Eco-City akan dibangun di lahan seluas 17.600 hektare. Sudirman mengatakan 17.000 hektar di antaranya berada di Pulau Rempang, 300 hektar di Pulau Setokok, dan 300 hektar lainnya di Pulau Galang. 

Dari total 17.600 hektare itu, Sudirman mengatakan luas tanah yang akan dibangun hanya sekitar 8.000 hektare. Luasnya mencapai 9000 hektare lainnya termasuk wilayah pesisir akan dipertahankan sebagai hutan dan wilayah-wilayah konservasi. 

Ihwal konflik yang terjadi akibat rencana penggusuran ini, Sudirman mengaku sudah mendapat saran langsung dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Memang di awal kami sudah dapat koreksi dari Presiden langsung ada komunikasi yang kurang lancar (mulus) di awal, kata dia. 

Akan tetapi, ia stres saat ini BP Batam sudah melakukan pendataan sesuai rekomendasi Ombudsman dan akan tetap melaksanakan relokasi tahap 1 pada tahun ini. Tim Terpadu Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City yang dibentuk oleh BP Batam akan melakukan negosiasi dengan 4 tokoh dari lembaga adat Melayu. 

“Kami diharapkan 4 tokoh adat Melayu ini bisa menjembatani komunikasi dengan warga agar bisa lebih memahami tujuan dari pengembangan ini,” kata dia.