Jakarta, Satuju,com - kemungkinan reformasi jilid dua disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya (Unibraw) di Malang, Jawa Timur. Mereka menilai kondisi negara saat ini tidak baik-baik saja.

"Hari ini saatnya bergerak, negara telah kehilangan muruah. Bukan tidak mungkin jilid II akan terjadi," kata Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Rafly Rayhan Al Khajri, saat diwawancara CNNIndonesia.com, Kamis (1/2/2024).

Rafly mengatakan saat ini terjadi perdebatan instrumen hukum oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). BEM Universitas Brawijaya menilai pengawasan dan penegakan hukum selama masa kampanye Pemilu 2024 telah kehilangan fungsinya.

Selain itu, kata Rafly, Jokowi telah mempermainkan hukum dengan klaim boleh memihak dan berkampanye. Menurutnya, Jokowi tidak membaca UU Pemilu secara utuh.

“Jokowi dan para pembisiknya tidak tahu cara membaca undang-undang. Setiap hari penuh blunder dan klarifikasi,” ujar dia.

Rafly terus mendapatkan informasi bahwa Mahfud MD dilema untuk meninggalkan kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat mendaftar menjadi calon wakil presiden.

Menurutnya, Mahfud ingin mundur sejak awal demi menjaga etika politik. Namun, Mahfud khawatir membiarkan kabinet Jokowi tanpa kendali.

“Mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam adalah sinyal bahwa kekuasaan sudah tidak lagi dikendalikan oleh hukum,” tuturnya.

Rafly pun mengatakan BEM Unbraw berencana menggelar aksi pemaksaan. Mereka akan berkoordinasi dengan universitas lainnya. 

Sebelumnya, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) juga menyuarakan kritik kepada Presiden Jokowi.

UGM menilai Jokowi telah melakukan penyimpangan dalam proses penyelenggaraan negara. Melalui 'Petisi Bulaksumur', sivitas UGM menyampaikan secara mendalam atas tindakan penyimpangan dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

Sementara sivitas UII mendesak Jokowi kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Jokowi diminta tidak memanfaatkan lembaga kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden di Pilpres 2024.