Jakarta, Satuju.com - Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi long march dari Tugu Reformasi Universitas Trisakti hingga kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024) menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan melawan keadaan Pemilu 2024.

Massa mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Mereka berjalan sambil menyanyikan mars perjuangan mahasiswa.

Mahasiswa ini menggunakan almamaternya masing-masing, sambil membawa spanduk bertuliskan "Makzulkan Jokowi, Tolak Pemilu Curang". 

Tak hanya itu, peserta aksi juga membawa bendera dari organisasi mahasiswa masing-masing. Selain spanduk, ada pula poster kertas yang ditempel pelajar di mobil komando bergambar sosok mirip Presiden Jokowi.

Poster itu bertuliskan "Presiden" lalu tercoret, kemudian ditulis ulang dengan kata "Jubir Capres".  

Pantaun Warta Kota, Jalan Letjen S Parman padat kala mahasiswa melintas.  

Terkait aksi tersebut, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Lamdahur Pamungkas menyampaikan, peserta aksi merupakan gabungan dari beberapa kampus dan organisasi nirlaba atau LSM. “Kami melakukan aksi atau intensifikasi dengan tagline yang kami bangun yaitu 'Tolak Pemilu curang dan juga makzulkan Jokowi',” ujar Lamdahur.

Selain itu, ada tiga tuntutan lain yang dibawa para siswa. Diantaranya memboikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Jokowi, mendesak agar para menteri mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Serta terbentuknya protes di seluruh wilayah Indonesia hingga Presiden Joko Widodo benar-benar dimakzulkan dari jabatannya. “Kami sama-sama paham bahwa memakzulkan Jokowi ini dapat diproses di legislatif, DPR,” kata Lamdahur.

“Cuma secara pesan politik yang disampaikan oleh kami semua, ingin menyampaikan kepada pemerintah baik itu legislatif dan eksekutif, berhak untuk menyiarkan Presiden Republik Indonesia,” lanjutnya.

Selain 4 tuntutan, para mahasiswa yang melakukan aksi itu juga membawa 10 isu. Yakni, terkait pemilu curang, korupsi, kolusi dan nepotisme. Lalu soal konflik agraria, monopoli sumber daya alam, kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan mahal, serta kebebasan sipil.

Mereka juga menyoroti soal kadilan ekonomi dan gender, kemudian kekerasan aparat, dan produk hukum bermasalah.