Jakarta, Satuju.com - Sejumlah akademisi universitas-universitas di tanah air penyelamatan demokrasi menjelang hari pencoblosan. 

Menanggapi pertanyaan awak media, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai, pernyataan dari berbagai universitas tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

“Dinamika politik apa pun, pemerintah harus memperhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa,” kata Ma'ruf dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/2/2024).

Ma'ruf berharap, pernyataan guru besar kampus itu menjadi bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia.

“Mudah-mudah saja hanya sampai pada kondisi sehingga bisa diatasi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh,” ungkapnya.

Masih seputar Pemilu, Ma'ruf juga memberikan pendapatnya mengenai kesiapan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di KBRI Abu Dhabi.

Menurutnya, PPLN ini sudah siap menyelenggarakan pemilu pada 10 Januari 2024 mendatang. “Untuk di Abu Dhabi, sudah 5.000 lebih, [dengan ] 8 TPS, semua sudah siap,” kata dia.

Ia menjelaskan, pihak KBRI masih membuka kesempatan hingga hari H bagi warga negara Indonesia yang belum mendaftar untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

“Mungkin masih di laut, belum terdaftar. Tapi yang sudah lebih dari 5.000,” ujarnya.

Sementara itu, ketika ditanya di TPS mana ia akan mencoblos, Ma'ruf mengaku menyimpannya hingga saat ini belum tahu, sebab belum mendapatkan panggilan.

“Kalau alamatnya, saya di Depok Cimanggis. Kalau rumah dinas, kan di Diponegoro. Jadi, saya belum tahu yang manggil saya yang rumah dinas atau mana,” ucapnya.

“Pokoknya, saya sesuai panggilan saja. Siapa yang manggil, saya datang, saya nyoblos,” tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah warga dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang mengkritisi situasi jelang Pemilu 2024, dinilai untuk menyuarakan suatu yang dianggap salah.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto memandang, ada yang melihat untuk menyuarakan demokrasi di Indonesia yang kian terancam.

“Demokrasi di Indonesia dalam keadaan yang terancam, terutama dipadukan dengan kekuasaan dan kebijakan yang populis,” kata dia di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Political Oponion (IPO), Dedi Kurnia, mengatakan kritik dan keresahan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta berpotensi mengikis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Mereka membuat sikap-sikap pernyatan yakni turut prihatin karena munculnya sikap tidak demokratis dan merendahkan kekuasaan di pemerintahan saat ini,” jelas Dedi seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (5/2/2024).

Dia menilai, suara akademisi dari perguruan tinggi mempunyai imbas kepercayaan masyarakat. Jokowi saja bisa kehilangan kepercayaan masyarakat itu jika gerakan deklarasi perguruan tinggi ini terus bergulir.

“Jadi bukan tidak mungkin akan lahirkan gerakan pelajar,” ungkap Dedi.