Jakarta, Satuju.com - Wacana amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan pemilihan presiden (Pilpres) lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditolak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap amanat Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri yang menegaskan pemilu dilaksanakan secara langsung. 

“Dalam pidato pembukaan Rakernas ke-V Ibu Megawati sudah menegaskan bahwa ketika pemilu dilaksanakan secara langsung, dan kesetiaan rakyat itu dikembalikan dengan susah payah,” ucap Hasto di Sekolah Partai, Kamis (6/6/2024).

Ia tak menampik berbagai praktik yang mencakup demokrasi selama pemilu dan pilpres lalu. Namun, solusi mengatasi masalah itu bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat.

“Tetapi solusinya bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat itu, tapi melakukan pembenahan-pembenahan, maka itulah yang dipersoalkan oleh PDI Perjuangan,” jelasnya.

Masalahnya, kata Hasto, ketika ia memikirkan masalah tersebut, hanya dianggap menyebarkan berita bohong. Hasto mengungkit pemanggilannya ke Polda Metro dan KPK.

Hasto mengatakan pelaporan terhadapnya menggunakan pasal-pasal yang dulu digunakan selama masa kolonial dan digunakan hanya untuk mengekang kebebasan berbicara. Di sisi lain, pernyataannya yang dinilai bermasalah sebagai produk jurnalistik dan tak sepantasnya dilaporkan ke polisi.

“Apalagi ini berkaitan dengan produk jurnalistik, jadi membayangkan buat teman-teman pers nanti tidak bebas lagi, karena bisa dikriminalisasi,” kata Hasto.

Menurutnya wacana untuk mengamandemen UUD perlu dikaji ulang, serta kembali melihat sejarah kelahiran Republik Indonesia dan sistem demokrasi yang dianut.

Jadi jangan terburu-buru mengambil suatu keputusan. Jadi tesa, antitesa harus nyambung, dan harus sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para pendiri bangsa kita, katanya.

Wacana untuk merevisi atau mengamandemen UUD 45 menguat seiring safari para pimpinan MPR ke para politikus senior. Dipimpin Bambang Soesatyo, MPR telah bertemu Susilo Bambang Yudhoyono, Amien Rais, Surya Paloh, hingga Jusuf Kalla.

Jadi sekarang kalau mau dikembalikan ke MPR yang dipilih, kenapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan, ucap Amien Rais usai bertemu Bamsoet.