Jakarta, Satuju.com - Sejumlah masalah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

“Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyinya laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan udara untuk pengolahan beton.

BPK menyebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum sepenuhnya memiliki rencana serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar jajanan Direktur Jenderal unit organisasi terkait dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk melakukan sinkronisasi penyusunan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Eselon I dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode selanjutnya.

“Serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam merencanakan dan menetapkan skema pendanaan pembangunan infrastruktur IKN tahap II guna memitigasi risiko munculnya permasalahan terkait pendanaan,” ujar BPK.