Jakarta, Satuju.com - Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki atau #saveTIM menyampaikan tanggapan terkait permasalahan Wisma Seni Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM) yang akan dikelola dengan standar hotel berbintang, Sabtu (8/6/2024).

#SaveTIM mengungkapkan bahwa hal tersebut telah menjadi polemik di kalangan seniman yang memiliki kepedulian terhadap TIM.

"Penandatanganan seremoni pada tanggal 22 Mei 2024 yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Iwan Takwin dan Chief Operating Officer Artotel Group, Eduard R Pangkerego yang didampingi oleh Ketua Harian Dewan Kesenian Jakarta Bambang Prihadi, sangat melukai perjuangan seniman #saveTIM yang dari awal telah menolak pembangunan hotel dalam rencana revitalisasi TIM,” ungkap salah satu seniman.

Sebelumnya, pada tahun 2019 lalu, pada acara diskusi budaya “PKJ TIM Mau Dibawa Kemana” di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin tanggal 23 November 2019, para seniman bersitegang dengan Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Pariwisata dan Kebudayaan (Dadang Solihin), terkait pembangunan hotel dalam revitalisasi TIM.

Para seniman menunjukkan sikap penolakan seniman terhadap pembangunan hotel di kawasan PKJ-TIM. Dari peristiwa ini terbentuklah Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (FSP-TIM) yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan #saveTIM.

Beberapa kali aksi penolakan dilakukan oleh Forum Seniman tersebut, mulai dari unjuk rasa #saveTIM di Balai Kota DKI Jakarta pada 23 Desember 2019, "silent action” di trotoar jalan depan TIM, aksi “Pertunjukan Terakhir” tanggal 14 Februari 2020 di puing seluruh Gedung Teater Graha Bhakti Budaya yang dikoordinir Mogan Pasaribu dan Exan Zen melawan buldoser penghancur bangunan cagar budaya, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di ruang rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, tanggal 17 Februari 2020.

Kemudian, pertemuan di Jalan Mahakam antara perwakilan #saveTIM (Radhar Panca Dahana, Noorca M. Massardi, Exan Zen, Tatan Daniel dan Joe Marbun) dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dirut Jakpro Dwi Wahyu Daryoto yang dimediasi oleh Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf , 2 kali FGD antara #saveTIM dengan Humas Jakpro (Yeni Kurnaen), tim ahli Jakpro, arsitek Andra Matin, perwakilan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Kepala Dinas Kebudayaan (Iwan Henry Wardhana).

Masih Menunggu

Sampai saat ini, #saveTIM masih menunggu FGD BLUD yang juga belum terlaksana dengan alasan DKJ tidak memiliki anggaran. Namun yang membuat #saveTIM terkejut, Ketua DKJ justru ikut hadir dalam penandatanganan seremoni “Wisma Seni yang akan dikelola dengan standar hotel berbintang” antara pihak Jakpro dengan Artotel Group. 

“Sekali lagi, untuk perekonomian dan pariwisata, artinya bukan untuk kesenian dan Kebudayaan. Padahal 4 tahun sebelumnya, tepatnya tanggal 19 Februari 2020 atau 3 hari setelah permintaan moratorium #saveTIM diterima Komisi X DPR RI,” ungkap #saveTIM.

Direktur Operasional Jakarta Propertindo (Jakpro) Muhammad Taufiqurrachman di Hotel Kempinski, telah membuat pernyataan ke media bahwa Wisma Seni yang dulunya pondok-pondok di TIM, akan diberikan semacam losmen dengan nama Wisma Seni dengan jumlah kurang lebih 200 kamar. 

Losmen-losmen itu nantinya difasilitasi dengan kebutuhan para seniman untuk istirahat dan tidak akan dipatok (harganya). Apalagi digunakan untuk wisatawan seperti yang berspekulasi oleh seniman yang menolak revitalisasi TIM yang dikerjakan Jakpro.

“Kenapa sekarang Wisma Seni TIM justru diserahkan kepada pihak swasta? Dari PT dioper ke PT yang lain, untuk kepentingan apa dan siapa? Kenapa pula Wisma Seni TIM harus dikelola dengan standar hotel berbintang? Berapa harganya? Apa terjangkau oleh seniman menengah ke bawah? Jika hanya untuk kalangan kelas menengah ke atas yang bukan seniman melainkan umum, apalagi hanya alasan untuk perekonomian dan pariwisata, #saveTIM dengan tegas menyatakan sikap “Menolak Hotel Berbintang dengan kedok Wisma Seni,” tegas #saveTIM.