Terkait Mosi Tidak Percaya DPRD Bengkalis

PTTUN Medan Kuatkan Putusan PTUN Pekanbaru, Khairul Umam: Kita Apresiasi

H. Khairul Umam bersama tim kuasa hukum smartman Law Firm Dr Saut Maruli Tua Manik SHI, SH, MH, turut didampingi Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bengkalis Sanusi, SH, MH

Bengkalis, Satuju.com - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan kembali menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru Nomor: 44/G/2023/PTUN.PBR tanggal 20 Februari 2024, tentang pemberhentian secara sepihak oleh 37 anggota DPRD Bengkalis melalui mosi tidak percaya dan memutuskan dalam sidang paripurna DPRD Bengkalis.

Hal itu disampaikan langsung Tim Kuasa Hukum H. Khairul Umam, Smartman Law Firm yang diketuai Dr Saut Maruli Tua Manik SHI, SH, MH, Kamis (13/6/2024).

Kepada media ini, Dr. Saut Maruli Tua Manik mengatakan, amar putusan banding di PTTUN Medan menghasilkan putusan yang tentunya perlu mendapat penilaian atas kepastian hukum di Indonesia. Hasil amar putusannya adalah menguatkan putusan PTUN Pekanbaru Nomor 44/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 23 Feburari 2024.

Selain itu amar putusannya juga menghukum pembanding/tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan Rp 250 ribu.

Suat Maruli Tua Manik mengatakan, menyikapi amar keputusan banding di PTTUN Medan ini secara implementasi atau cerminan bahwa keadilan di Indonesia itu, khususnya di Kabupaten Bengkalis bisa dirasakan, karena memang selama proses konferensi sangat terasa adanya dugaan-dugaan pelanggaran hukum itu terjadi.

Dimana pelanggaran hukum itu dibuktikan melalui PTUN Pekanbaru menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Bengkalis salah satunya, menandakan keadilan yang dirasakan berpihak kepada H. Khairul Umam.

“Kita berharap dengan keputusan ini, agar tidak dilakukan sama lagi di masa depan. Karena kita malu dengan masyarakat. Ini jelas kesimpulan tinggi TUN menyatakan kita tetap benar secara hukum,” katanya.

Ia juga mengatakan, atas keputusan PTTUN Medan ini sangat menerima dan mengapresiasi kepada majelis hakim yang memutuskan. Bicara upaya hukum, yang jelas saat ini sebagai kuasa hukum sangat menerima, jika pun ada upaya hukum itu dari pihak mereka (tergugat) untuk melakukan kasasi. 

“Kita menerima keputusan itu dan memberikan apresiasi, berharap adanya keputusan tingkat pertama dan kedua. Saya rasa cukup lah itu, menyarankan kepada para tergugat, mari kita akhiri ini terima keputusannya. Mari sama-sama membangun kabupaten Bengkalis, karena masyarakat akan menilai nantinya, buat apa lagi dilakukan jika tidak ada gunanya kepada masyarakat,”ujar Saut.

Lebih lanjut Saut menjelaskan, alangkah baik mengaku bersalah, memperbaiki tentunya masyarakat akan memberi nilai tambah kepada pejabat yang demikian. “Dari babak belur lagi dibabak ketiga, lebih malu lagi,”ungkapnya.

Kepada pihak tergugat, sambung Saut, selaku pejabat negara juga agar fokus saja memajukan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. 

“Buat pejabat dan yang memiliki konstituen di Bengkalis, sudahi hal ini. Fokus pada dalam membangun Bengkalis, tidak perlu perkara ini diperpanjang, terima saja keputusanya dan mengaku kilaf, kami fokus membangun kedepannya, saya rasa itu saja,”tegas Dr. Saut yang juga dosen UMRI ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam, Lc, MESy, Kamis (13/6/2024) saat dihubungi media ini terkait hasil putusan PTTUN Medan tetap bersikukuh bahwa apa yang dirasakannya ini adalah sebauh penzoliman, yang sangat besar dalam dirinya.

“Ya tidak ada jalur mereka bisa menang. Karena yang mereka lakukan itu semata-mata adalah kebohongan, untuk menjatuhkan nama baik Ketua DPRD Bengkalis. Serta menegaskan harkat martabat, tidak ada alasan sama sekali. Tidak masuk akal, makanya saya melawan secara hukum,”tegasnya.

Dikatakannya lagi, perlawanan ini adalah sebuah marwah bagi dirinya dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sehingga hal ini membuat seluruh masyarakat, yang hari ini masih berada dibarisanya, sedikit murka akan penzoliman yang terjadi.

“Bagi saya tentu saja ini adalah sebuah marwah. Dan tidak mungkin pula kita membiarkan terhina dengan kejadian seperti ini, saya yakin selama saya tidak bersalah apapun itu Allah SWT tetap melindungi saya bersama keluarga dan masyarakat, yang bersama saya hari ini,”ungkapnya lagi dengan nada berapi-api.

Cerminan Pemerintahan Buruk

Dengan keluarnya putusan PTTUN Medan ini pula, H. Khairul Umam menerima dan mengapresiasi bahwa keadilan itu masih dirasakan terhadap hukum itu sendiri.

“Ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan pemerintahan hari ini, sangat buruk pemerintahan hari ini. Saya juga ingin semua hak-hak saya dikembalikan, termasuk dalam urusan tanda tangan yang sebenarnya tidak ada hak mereka dalam menandatangani surat-surat penting, jika mereka masih bersikiras, maka tentunya akan ada rentetan hukum selanjutnya,” katanya.

Khairul Umam juga sempat menyinggung soal tidak adanya surat masuk ke mejanya, kemudian seluruh foto-foto di baleho pemerintahan dirinya tidak pernah ditampilkan, dengan alasan tidak menjadi ketua DPRD Bengkalis lagi. Selanjutnya ada tanda tangan yang ditandatangani oknum di DPRD Bengkalis.

“Semua hak-hak yang tidak saya terima, tentunya ada konsekwensi hukum disana. Jika mereka berkeras, maka saya yang dirugikan ini akan tetap menuntutnya, sampai ke mana pun. Kita lihat reaksi dari mereka kedepanya,”tegasnya sambil mengatakan jika Sekwan DPRD Bengkalis juga akan menghalangi hak konstitusi tetap akan ada konsekwensi hukumnya.**(rls/red)