Penulis:  Emrus Sihombing Komunikolog Indonesia

Keputusan Mahkamah Rakyat Luar Biasa (Mahkamah Rakyat) dari aspek komunikasi politik mutlak harus kita maknai sebagai hal yang sangat serius, tidak remeh-temeh, apalagi jika ada pihak yang mengkritik sebagai pertunjukan sandiwara dalam konteks kehidupan komunikasi politik di tanah air akhir-akhir ini.

Sebab, jika isi putusan para hakim Mahkamah Rakyat tersebut benar-benar terjadi, misalnya adanya tindakan pembangkangan terhadap konstitusi oleh rezim Presiden, maka ini dapat berimplementasi sangat-sangat serius bagi bangsa dan negara serta kepada para pihak yang terkait.

Untuk itu, sebagai seorang komunikolog Indonesia yang mendalami Ilmu dan filsafat komunikasi serta dengan segala konsekuensinya (efeknya) dari suatu tindakan komunikasi politik yang kontras antara para pihak terkait, maka saya menyarankan agar Presiden melakukan dialog nasional dengan mengikutsertakan para pembantunya cepat, lebih cepat lebih baik, dengan para penuntut, tim pengacara dan semua hakim Mahkamah Rakyat untuk berdialog membahas dan mencari solusi yang produktif dan terbaik bagi bangsa dan negara terhadap 9 isu kebijakan yang merugikan hak-hak konstitusional rakyat terkait perampasan ruang hidup, penganiayaan, korupsi, militerisme dan militerisasi, komersialisasi pendidikan, kejahatan kemanusiaan dan impunitas, sistem kerja yang memiskinkan, serta pembajakan legislasi, sebagaimana yang dimuat di berbagai media massa (viral) yang tentunya sudah menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat di ruang global.