Pemecatan Hasyim Asyari Disorot Mahfud MD: KPU Kini Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada!

Mahfud MD

Jakarta, Satuju.com - Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang terlibat kasus asusila dipimpin Mahfud MD. Mahfud menilai KPU tak layak menjadi penyelenggara Pilkada.

Hal itu diungkapkan Mahfud dalam akun X miliknya @mohmahfudmd seperti dilihat Senin (8/7/2024). Mulanya, ia menyinggung soal keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Hasyim.

"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari, kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud.

Mahfud lalu menyebut KPU tak layak menjadi penyelenggara Pilkada. Seluruh komisioner KPU, tambah Mahfud, harus diganti.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Peran semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang telah selesai, sah, dan mengikat," lanjutnya.

"Ada vonis MK No. 80/PUU-IX/2011 yang isinya 'jika komisioner KPU menarik diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantung pada syarat gaya itu harus diterima oleh lembaga lain'. Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," terangnya.

KPU merespons pernyataan Mahfud. KPU mengungkit apresiasi Mahkamah Konstitusi.

"Pasal 1 ayat (7) UU No. 8 Tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada detikcom, Senin (8/7/2024).

Idham juga menanggapi pernyataan Mahfud yang meminta pergantian seluruh komisioner KPU. Idham mengatakan saat ini tahapan Pilkada 2024 berjalan sebagaimana mestinya.

"Dalam pertimbangan hukum Putusan PHPU Pilpres, Mahkamah Konstitusi mengapresiasi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," jelas Idham.

"Saat ini tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional berjalan sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh KPU dalam Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 dan saat ini juga penyelesaian tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas PHPU Legislatif berjalan lancer," tuturnya.

Ketika ditanya terkait hal bahwa setiap komisioner KPU memiliki 3 mobil dinas mewah dan penyewaan jet untuk dinas, Idham hanya mengatakan KPU kini fokus menyelenggarakan Pilkada 2024.

"KPU kini fokus menyelenggarakan Pilkada Serentak Nasional 2024 dan meningkatkan partisipasi pemilih atau publik. Pilkada Serentak Nasional 2024 merupakan agenda nasional yang harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan perundang-undangan dan harapan publik Indonesia. Oleh karena itu, KPU mengintensifkan agar KPU di daerah dapat melakukan konsolidasi internal dan eksternal organisasi," lanjutnya.