Dalam Kasus TPPO Kerangkeng Manusia, Eks Bupati Langkat Divonis Bebas

Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin alias Cana

Jakarta, Satuju.com - Vonis bebas terhadap mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin alias Cana dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) para penghuni kerangkeng manusia yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Terbit Rencana Perang Angin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam Jaksa Penuntut Umum," kata majelis hakim yang diketuai Andriansyah dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Stabat, Senin (8/7/2024).

Majelis hakim menyatakan Terbitnya Rencana Perang Angin tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu majelis hakim meminta agar rencana Terbit dibebaskan dari semua tuntutan hukum.

"Bebaskan terdakwa karena dari semua dakwaan penuntut umum, pulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan serta hak martabatnya, nyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima," paparnya.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terbit Rencana Perangin Angin dengan pidana penjara selama 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000.000, Subsidi selama 6 bulan kurungan.

Jaksa menilai Terbitnya Rencana Perangin Angin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Keempat.

Jaksa juga menuntut agar terdakwa membayar ganti rugi sejumlah Rp2,3 miliar kepada korban atau ahli warisnya. Apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut paling lama 14 hari setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya dapat diberikan oleh Jaksa dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut.

Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar ganti rugi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.

Kasus ini bermula saat Polisi menindak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah milik Terbit Rencana Perangin Angin yang berlokasi di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, pada Rabu, 19 Januari 2022.

Dari penggeledah itu, polisi menemukan kerangkeng manusia di belakang rumah Terbit Rencana Perangin Angin. Terbitan kerangkeng manusia itu digunakan sebagai fasilitas rehabilitasi dan pembinaan korban penyalahgunaan narkoba.

Padahal Terbit tak punya izin untuk menjalankan kegiatan tersebut. Tempat itu telah beroperasi selama 10 tahun. Belakangan organisasi Migran Care menemukan indikasi modern di rumah tersebut. Mereka menyebut bahwa kerangkeng manusia itu hanya kedok untuk sesuatu yang dilakukan Terbit terhadap buruh perkebunan kelapa sawit miliknya.

Migran Care melaporkan dugaan ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ternyata di kerangkeng itu, para penghuni kerap mendapat tantangan. Dalam penyelidikan yang dilakukan, polisi menemukan setidaknya tiga orang yang meninggal dunia akibat serangan di kerangkeng tersebut. Terbit Rencana Perangin Angin dan delapan tersangka lainnya termasuk anaknya diserahkan ke pengadilan.