Jakarta, Satuju.com - Tanggung jawab soal pendidikan dinilai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilepas pemerintah Indonesia.

Hal itu, kata Saldi, terlihat dari mahalnya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang harus izin mahasiswa di perguruan tinggi. 

“Sekarang ini terus terang negara mulai mau melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan ini,” kata Saldi dalam sidang uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dikutip dari akun YouTube resmi MK RI, Rabu (24/7/2024). 

Saldi mengungkapkan, sekarang ada biaya UKT di perguruan tinggi bisa mencapai Rp 50 juta per semester. 

“Kita tidak bisa membayangkan seberapa mungkin orang miskin bisa mencapai itu. Uang lembaga pengembangan sampai Rp 300 juta untuk perguruan tinggi,” lanjut dia.

Saldi mengatakan, memang saat ini MK sedang menangani uji materi yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah menggratiskan pendidikan dasar. 

Namun, keberadaan kasus ini juga bisa dijadikan refleksi apakah negara sudah benar dalam mengelola anggaran pendidikan Indonesia. 

“Memang permohonan untuk pendidikan dasar, tapi ini cara kita memulai merefleksikan ada yang salah enggak bagi kita untuk mengelola pendidikan kita,” ujarnya. 

Selain itu, Saldi juga melihat sekilas kejadian yang terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Dahulu, kata Saldi, siswa tidak perlu membeli buku, seragam, atau sepatu bagus untuk bisa sekolah dan mendapat pendidikan dasar. 

Akan tetapi, kini semua siswa harus membeli segaram, buku untuk bisa ikut sekolah. Semua biaya itu dibebankan kepada orangtua siswa. 

“Masalahnya sudah disebutkan di konstitusi anggaran pendidikan itu minimal 20 persen dengan memprioritaskan kepada pendidikan dasar sembilan tahun itu. Tapi justru sekarang soal buku dan kebutuhan itu menjadi tanggung jawab peserta didik dan orangtuanya jadi dalam konteks itu sebetulnya kita mengalami contoh,” ungkapnya.

Saldi mengatakan, untuk menggratiskan sepenuhnya semua sekolah pendidikan dasar mungkin akan sulit. 

Tetapi paling tidak beberala biaya di pendidikan dasar harusnya tidak lagi menjadi tanggungan peserta didik. 

“Mungkin idealnya gratis seperti yang diminta pemohon (perkara uji materi) akan sulit diwujudkan tapi paling tidak harus memikirkan sekarang bagaimana komponen-komponen tertentu dari pendidikan itu tidak lagi menjadi tanggung jawab peserta didik,” jelas Saldi Isra.