Bangkok, Satuju.com - Atas pelanggaran etika berat, Perdana Menteri (PM) Thailand Srettha Thavisin diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Thavisin, dalam tanggapannya, mengatakan dirinya menghormati putusan MK Thailand.

Pelanggaran etika berat yang dilakukan PM Srettha, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (14/8/2024), menunjuk pada seorang menteri yang sebelumnya pernah mendapat hukuman penjara.

Suara mayoritas lima hakim Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk mendukung pencopotan PM Srettha dari jabatannya karena gagal melaksanakannya dengan integritas, sedangkan empat hakim lainnya menolak.

Pengadilan telah memutuskan 5-4 (5 suara berbanding 4 suara-red) bahwa perjanjian diberhentikan sebagai perdana menteri karena ketidakjujuran, kata hakim Mahkamah Konstitusi Thailand saat membacakan putusannya pada Rabu (14/8/2024) waktu setempat.

Ditambahkan Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya bahwa perilaku PM Srettha “sangat melanggar standar etika”.

Pencopotan PM Srettha ini meningkatkan kekhawatiran akan pergolakan politik dan perombakan dalam aliansi pemerintah Thailand. Srettha yang seorang taipan real-estate ini menjadi PM keempat Thailand dalam 16 tahun terakhir yang dihentikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pencopotan Srettha setelah kurang dari satu tahun menjabat berarti parlemen Thailand harus mengadakan sidang untuk memilih PM baru, dengan prospek menggagalkan lebih besar kegagalan negara yang selama dua dekade dirundung kudeta dan putusan pengadilan yang menjatuhkan banyak pemerintahan dan partai politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah dibacakan, Srettha menyatakan dirinya menghormati keputusan yang anggota menghentikan dirinya tersebut.

“Saya menghormati keputusan tersebut,” ucapnya saat berbicara kepada wartawan di luar kantornya.

“Saya menegaskan kembali bahwa selama hampir satu tahun saya menjalankan peran ini, saya telah berusaha dengan niat yang baik untuk memimpin negara dengan jujur,” ujar Srettha dalam pernyataannya.

"Saya sedih meninggalkan jabatan saya sebagai perdana menteri yang dianggap tidak etis. Saya telah menjalankan tugas saya dengan integritas dan kejujuran," imbuhnya.

Wakil PM Phumtham Wechayachai diperkirakan akan mengambil alih jabatan perdana menteri sementara.

Pencopotan PM Srettha ini terjadi saat Partai Pheu Thai yang menaunginya, dan para pendahulunya, menanggung beban terberat dari pergolakan politik di Thailand.

Dua pemerintahan terdahulu di Negeri Gajah Putih ini digulingkan melalui kudeta dalam pertikaian balas dendam yang berlangsung lama antara para pendiri partai, keluarga miliarder Shinawatra dan saingan mereka dari kubu konservatif dan kubu militer yang setia pada kerajaan.