Jakarta, Satuju.com - Tutupnya pabrik-pabrik dalam negeri mendorong tingginya angka tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini pun menjadi kabar buruk, tingginya angka PHK mendorong melemahnya daya beli yang tentunya akan mendorong anjloknya perekonomian Indonesia.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terbaru, pada periode Agustus 2024 terjadi penyiaran pada angka tenaga kerja yang ter-PHK sebesar 23,72% menjadi 46.240, dibandingkan periode Agustus 2023 sebesar 37.375.

Tercatat secara tahunan, terdapat lima provinsi yang mencatatkan peningkatan jumlah tenaga kerja ter-PHK per Agustus 2024.

5 Provinsi di atas Jumlah Tenaga Kerja Ter-PHK

Bangka Belitung mencatatkan peningkatan jumlah tenaga kerja ter-PHK tertinggi, dimana per Agustus 2024 kenaikan tercatat 5.375,76% menjadi 1.807 tenaga kerja, dari Agustus 2023 sebesar 33 tenaga kerja.

Diurutan kedua diisi oleh Sulawesi Tenggara dengan peningkatan 672,5%. Posisi ketiga ditempati oleh Sumatera Barat dengan melesat 584,91%. Kemudian pada urutan keempat diisi oleh DKI Jakarta yang naik 575,93% dan posisi kelima ditempati oleh Sumatera Utara dengan peningkatan 498,89%.

Salah satu penyumbang jumlah tenaga kerja ter-PHK berasal dari pabrik tekstil dalam negeri.

Terbaru, PT Sinar Panca Jaya di Semarang yang bergerak di sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) akhirnya bangkrut.

"PHK masih terus terjadi. Kemarin ada PHK lagi 340 orang di PT Sinar Panca Jaya di Semarang. Jadi tutup total sekarang," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Ristadi mengungkapkan, pabrik TPT di Semarang itu mulanya memiliki jumlah pekerja hingga 3.000-an orang. Setelah karam, PHK dilakukan secara bertahap, hingga sekitar 340 pekerjanya terkena pada Agustus 2024 lalu. Mengenai penyampaian pesangonnya masih negosiasi.

Perusahaan tersebut, menurut Ristadi memiliki pasar di dalam negeri dan ekspor. “Tapi enggak ada order, bikin (produksi) enggak kejual,” ujar Ristadi.

Dengan tutup pabrik itu, jumlah pabrik TPT yang harus dikeluarkan di dalam negeri sejak awal 2024 ini pun bertambah. “Data KSPN masih terus berjalan. Saya juga lagi turun ke daerah-daerah untuk kroscek dan begitu keadaannya,” kata Ristadi.

Dia menuturkan, PHK menyisakan dampak buruk bagi pekerja. Hilangnya sumber penghasilan berdampak buruk. Mulai dari masalah biaya hidup sehari-hari, sampai biaya sekolah dan tagihan cicilan yang belum beres.