Jakarta, Satuju.com - Bagi upaya memberangus praktik lancung yang sudah sangat mengutuk di negeri ini, pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024) lalu, terkait pemberantasan korupsi menjadi tonggak sejarah penting.

Sejumlah pihak pun menyambut pernyataan optimistis Prabowo yang menyinggung soal pengentasan korupsi. Apalagi, Kepala Negara juga berjanji akan menyediakan anggaran khusus untuk mengejar para koruptor.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna, menanggapi pidato Prabowo yang juga menyinggung soal banyaknya kebocoran, penyelewengan, dan korupsi yang dapat membahayakan masa depan generasi penerus bangsa.

“Kami berharap ada tindakan tegas dan nyata untuk para koruptor ini. Bila perlu dihakimi massa seperti jambret dan maling makanan, di mana kejahatan mereka karena mereka lapar, bukan untuk menumpuk kekayaan,' kata dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, dinamika politik dan sosial perlu diperhatikan Presiden Prabowo. “Jangan percaya laporan sepihak dari para pembantu (menteri) saja, karena fakta di lapangan kadang-kadang tidak sesuai laporan ke Presiden,” katanya.

Terkait dinamika sosial politik yang berkembang setelah terbentuknya Kabinet Merah Putih, terang dia, banyak kalangan beranggapan bahwa Prabowo akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Maklum, ada kekhawatiran masyarakat akan 'bagi-bagi kekuasaan' atau politik akomodatif partai pendukung pemerintah melalui menteri-menteri kabinet Prabowo-Gibran.

“Kami memiliki keyakinan bahwa Prabowo Subianto telah kembali menjadi 'dirinya sendiri' alias tidak akan tunduk pada perintah orang, kelompok atau partai tertentu.”

NCW melihat Prabowo sangat optimistis bisa menekan korupsi dan turunannya. Ketua Umum Gerindra ini juga mulai menampilkan jati dirinya yang tidak bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh siapa pun terkait hak prerogatifnya sebagai presiden.  

“Kami dapat meraba ada keseriusan Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan bangsa dan negara. Kita harus optimis dan memberikan kesempatan Presiden (Prabowo) mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, kejaksaan, terutama KPK,” ujar Hanif.

NCW, terang dia, meyakini bahwa Prabowo akan memegang teguh janjinya. “Beri kesempatan Prabowo Subianto untuk memenuhi sumpah jabatannya sebagai Presiden. Jika tidak terbukti di kemudian hari, kita menggunakan hak kita sebagai warga negara untuk memperingatkan dan mengingatkan.'

Selain itu, Hanif juga mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mewariskan warisan yang jauh lebih baik dari pendahulunya terkait pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Tantangan untuk menumbuhkan persepsi pemberantasan korupsi hendaknya sejalan dengan peningkatan taraf hidup rakyat dan penurunan tingkat kemiskinan rakyat Indonesia,” tandasnya.