100 Hari Prabowo: Walhi Kritik Kebijakan Lingkungan yang Melanggengkan Warisan Jokowi
Protes dari Walhi
Jakarta, Satuju.com - Usai berjalannya 100 hari masa kerja, Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi mengancam pemerintahan Prabowo Subianto yang tidak menggambarkan kebijakan masalah di pemerintahan terdahulu.
Kepala Divisi Bidang Pelibatan Publik Eksekutif Nasional Walhi Adam Kurniawan menilai bahwa masa-masa awal pemerintahan Prabowo justru melanjutkan perusakan lingkungan yang terjadi di era pemerintahan Jokowi.
“Kami melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi, yang berkontribusi terhadap perusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup rakyat belum ada yang dikoreksi,” katanya dalam peluncuran wawasan lingkungan hidup, di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis, 16 Januari 2025.
Dia menyinggung ihwal proyek strategi nasional atau PSN dan food estate yang telah merusak lingkungan hidup. Padahal, menurut dia, proyek food estate itu terbukti gagal dan tidak mampu menjadi solusi negara bagi ketahanan pangan.
“Prabowo malah memperbesar skalanya, itu berarti Prabowo memutuskan untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi yang terbukti membawa bencana,” ucap Adam.
Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada 20 Oktober 2024. Dia dilantik bersama dengan wakilnya yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pidato kenegaraan perdananya usai dilantik, Prabowo terpantau tidak menyinggung komitmennya ihwal lingkungan. Dalam waktu kurang lebih 50 menit berpidato sebagai Presiden ke-8, aspek lingkungan tidak termasuk hal yang ia singgung.
Melalui pidato tersebut, Prabowo membahas persoalan hambatan dan ancaman yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Dia menyebut tantangan tersebut bukanlah tantangan yang ringan. Tantangan itu, kata Prabowo, bisa berasal dari luar atau dalam bangsa Indonesia. Beberapa permasalahan yang sempat disinggung Prabowo di antaranya soal korupsi, kemiskinan, pangan, udara, energi, gizi anak-anak, dan sejumlah masalah lainnya.
Prabowo menyatakan bangsa Indonesia tidak boleh menutup mata terhadap semua permasalahan yang ada. “Kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta, jika melihat sesuatu yang tidak enak memasukkan kepalanya ke dalam tanah. Mari kita melontarkan ancaman dan bahaya dengan gagah,” ujar mantan Danjen Kopassus itu.
Meskipun sempat membahas swasembada pangan, swasembada energi, serta kekayaan alam, pidato tersebut tidak menyinggung soal kelestarian dan daya dukung lingkungan. Kata 'lingkungan' juga tidak terucap. Sementara itu, salah satu hal yang ditekankan Prabowo adalah hilirisasi komoditas dalam menambah kekuatan ekonomi.

