Jakarta, Satuju.com - Menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diselenggarakan berlangsung pada bulan September mendatang, Gelombang dukungan terhadap pengakuan negara Palestina terus menguat.

Terbaru, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan rencana negaranya untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai negara.

Langkah tersebut mengikuti jejak Perancis dan Britania Raya (UK), yang sebelumnya juga menyatakan niat serupa.

Ketiganya menandatangani deklarasi bersama dengan 14 negara lain di Eropa, yang mendorong pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina dalam konflik panjang dengan Israel.

Meskipun dukungan terhadap pengakuan Palestina semakin menguat, sejumlah negara besar di dunia masih belum mengambil langkah serupa.

Berikut adalah daftar negara-negara besar yang hingga saat ini belum mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

1.⁠ ⁠Amerika Serikat

Sebagai sekutu utama Israel, Amerika Serikat secara konsisten menolak pengakuan negara Palestina.

Washington menyatakan bahwa status Palestina seharusnya ditentukan melalui negosiasi langsung antara Palestina dan Israel.

2.⁠ ⁠Jerman

Jerman, meski mendukung solusi dua negara, belum resmi mengakui Palestina.

Berlin menekankan pentingnya proses diplomasi dan negosiasi sebagai jalan menuju pengakuan.

3.⁠ ⁠Jepang

Tokyo tetap menyatakan hati-hati dan memilih mendukung upaya perdamaian melalui dialog antara kedua pihak.

Jepang belum menunjukkan indikasi akan mengakui Palestina secara sepihak.

4.⁠ ⁠Australia

Australia juga belum mengakui Palestina, meskipun beberapa partai politik dalam negeri mendorong pengakuan tersebut.

Pemerintah pusat masih mempertahankan posisi netral sambil mendukung solusi dua negara.

5.⁠ ⁠Korea Selatan

Sebagai sekutu AS dan negara dengan hubungan diplomatik erat dengan Israel, Korea Selatan belum mengambil langkah pengakuan terhadap Palestina dan masih mengikuti pendekatan diplomatik multilateral.

Sementara sejumlah negara mulai bergerak menuju pengakuan Palestina, dunia kini menanti apakah negara-negara besar yang selama ini enggan mengambil sikap akan mengubah kebijakan mereka dalam waktu dekat, khususnya di tengah momentum Sidang Umum PBB yang semakin dekat.