Jakarta, Satuju.com – Pengamat Hukum dan Politik, Damai Hari Lubis, menilai penegakan hukum di Indonesia akan berjalan lebih baik apabila Presiden mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Joko Widodo (Jokowi) dari jabatannya sebagai dewan penasihat PT Danantara serta mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari kursi Kapolri.

Menurut Damai, indikasi lemahnya penegakan hukum terlihat dari penanganan kasus dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Ia menilai, publik mulai curiga Kapolri lebih mengedepankan loyalitas pribadi kepada Jokowi dibandingkan menjalankan tugas utama sebagai pengabdi hukum.

“Dari parameter penanganan proses hukum terkait dugaan ijazah S-1 Jokowi palsu, Kapolri Listyo ditengarai oleh publik ekstra kesetiaannya kepada Jokowi, dibandingkan tugas utamanya mengabdi kepada hukum,” tegas Damai.

Ia menggambarkan keputusan Bareskrim Mabes Polri yang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) terkait penyelidikan pengaduan TPUA. Menurutnya, penyelidikan itu dilakukan tanpa melalui uji forensik digital di laboratorium, melainkan hanya menggunakan metode sederhana dengan menilai fotokopi ijazah secara kasat mata.

Padahal, kata Damai, penyidik ​​sebenarnya berwenang untuk menyita ijazah asli Jokowi guna diuji secara ilmiah melalui peralatan laboratorium modern yang dimiliki Polri. “Fakta hukum hingga kini, pasca objek barang bukti ijazah sudah disita, patut diduga Listyo selaku Kapolri masih mencegah diumumkannya hasil uji laboratorium tersebut,” tambahnya.

Damai menilai, pola penanganan perkara ini tidak murni menggunakan metode penegakan hukum, melainkan bercampur dengan kepentingan politik. Hal ini, menurutnya, berimplikasi merusak tatanan hukum karena hukum justru tampak tidak dijalankan secara konsisten.

“Selama Listyo Sigit menjadi Kapolri, masyarakat bangsa ini absurd untuk percaya bakal mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan.Kepastian hukum seolah sengaja digantung di awang-awang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Damai menekankan bahwa demi menyelamatkan bangsa dari krisis kepercayaan publik terhadap Polri, Presiden Prabowo perlu mengambil langkah tegas. Ia menilai pencopotan Listyo Sigit dan penghentian Jokowi dari posisinya di PT Danantara adalah upaya yang perlu dilakukan demi menjaga reputasi dan akuntabilitas politik pemerintah.

“Langkah itu penting untuk mencegah imbas politik cawe-cawe ala suka-suka Jokowi, yang berisiko tinggi merusak reputasi Presiden Prabowo sebagai Kepala Negara dan bisa mendiskreditkan Kabinet Merah Putih di mata publik,” pungkas Damai.