Tanjungpandan, Belitung - Tokoh Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang juga Ketua Pembina Utama Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Letkol (Purn) Faisal Madani, angkat bicara terkait aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di kantor PT Timah Tbk pada Senin, 6 Oktober 2025.

Dalam siaran pers yang disampaikan di Markas Komando PPIR di Jalan Sabar 10, Tanjungpandan, Selasa (7/10/2025), Faisal menegaskan bahwa tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum massa tidak bisa di karenakan telah mencoreng citra daerah dan merusak aset negara milik PT Timah Tbk.

“Aksi demo seharusnya menjadi wadah menyampaikan aspirasi dengan damai, bukan dengan cara-cara merusak,” tegas Faisal.

Mantan Dandim 0414 Belitung ini menyampaikan tiga poin penting dalam menanggapi kejadian tersebut.

Pertama, ia menganalisis legitimasi massa aksi yang mengatasnamakan penambang rakyat. Faisal menduga ada pihak-pihak tertentu yang menaiki isu tambang untuk kepentingan pribadi.

“Jangan sampai aksi seperti ini merusak nama baik Bangka Belitung,” ujarnya.

Kedua, Faisal menyesalkan pengrusakan fasilitas milik PT Timah Tbk. Ia menegaskan, aparat keamanan dari Polda dan TNI yang sudah bertugas menjaga situasi yang seharusnya dihormati, bukan justru melawan dengan tindakan anarkis.

Ketiga, terkait tuntutan penyesuaian harga timah, Faisal menekankan bahwa kebijakan tata kelola pertimahan tidak bisa ditujukan pada pihak lain. 

Ia menganjurkan agar seluruh penambang swasta diwajibkan menjual hasil tambang ke PT Timah Tbk melalui sistem koperasi yang diatur secara adil.

“Semua pihak harus duduk bersama — arahan PT Timah, pemerintah, perwakilan penambang, serta tokoh masyarakat — untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak, karena provinsi ini terdiri dari dua pulau: Bangka dan Belitung,” tegasnya.

Selain itu, Faisal juga mendesak penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan dan pihak-pihak yang diduga membiayai aksi tersebut. 

Ia meminta aparat melakukan *verifikasi terhadap status para penambang* yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami berharap Gubernur, Kapolda, Pangdam II/Sriwijaya, Danrem, dan Kajati Babel menyikapi persoalan ini secara bersama. Jangan menganggap masalah ini selesai kalau belum tuntas. Kalau dibiarkan, akan muncul persoalan baru,” ujarnya mengingatkan.

Faisal menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam seperti timah seharusnya menjadi berkah bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung, bukan hanya segelintir pihak. Ia juga mendorong agar pemerintah pusat memberikan royalti minimal 10 persen bagi daerah, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kekayaan alam mereka sendiri.

“Kita masyarakat Bangka Belitung ini bukan hanya menjadi penonton. Jangan sampai hasil timah kita dinikmati oleh orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri,” tutupnya. (RF)