Kereta Cepat, Utang Lambat: Menguji Akuntabilitas Erick Thohir atas Proyek Whoosh
Proyek Whoosh. (poto/net).
Penulis: Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Satuju.com - Sebagai eks Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tentu Eriick pernah berperan penting dalam mengelola dan mengawasi keuangan proyek Kereta Cepat Whoosh.
Lalu, adakah hubungan kepentingan salah satunya dengan utang whoosh terhadap kehadiran Jokowi menghadap Prabowo di Kertanegara belum lama ini ?
Dan publik pun mengetahui bahwa Erick aktor penting yang mengumumkan rencana negosiasi ulang terkait restrukturisasi utang dan beban finansial proyek tersebut, hal ini menunjukkan Erick 'konsen' menangani 'tantangan' keuangan Projek Konsorsium Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Kereta Cepat Jakarta - Bandung, Whoosh (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat).
Beberapa poin yang menunjukkan tanggung jawab Erick Thohir terhadap keuangan Kereta Whoosh yang tidak hemat, tersendat dan tidak hebat, antara lain:
1. Restrukturisasi Utang, Erick Thohir mempertimbangkan opsi restrukturisasi utang proyek Whoosh untuk memastikan keberlanjutan operasional dan menjaga keuangan negara tetap sehat?;
2. Pengelolaan Risiko, Erick menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengelolaan risiko pembiayaan dan optimalisasi manfaat sosial ekonomi dari proyek whoosh;
3. Komunikasi dengan Stakeholder, Erick selaku atas nama pemerintah berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk kreditur dan mitra internasional, untuk memastikan restrukturisasi berjalan lancar;
4. Efisiensi Operasional, Erick juga fokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas pengoperasian kereta cepat untuk mendukung keberlanjutan proyek.
Dengan demikian, dari aktivitas Erick pada aspek keuangan dan tehnis sebelumnya, maka terhadapnya sah dilakukan investigasi apa penyebab kerugian whoosh sehingga bisa didalami apakah ada faktor penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, kesemuanya ini tentu tak terlepas sebagai bagian dari pertanggungjawaban Erick saat menjabat Menteri BUMN.
Sehingga tidak keliru jika Purbaya minta Erick Thohir plus Jokowi dan termasuk stakeholder konsorsium dari Tiongkok untuk mempertanggungjawabkan kerugian dan utang whossh, yang saat ini (Oktober 2025) berkisar Rp. 116 triliyun, plus kelak beban bunga 2 triliyun pertahun.