Jakarta, Satuju.com - Forum Mahasiswa Aceh Dunia (FORMAD) meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional menyusul banjir dan longsor besar yang melanda 18 dari 23 kabupaten/kota di Aceh serta berdampak hingga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Presiden dan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Ketua Umum FORMAD, Hafiz Maruf Akbar, menyebut skala bencana yang terjadi berada di luar kapasitas pemerintah daerah. Banyak wilayah yang mengalami kerusakan parah, sementara sejumlah pemerintah kabupaten/kota telah menyatakan tidak mampu menangani situasi darurat secara mandiri. “Kondisi di lapangan menunjukkan perlunya kebijakan nasional yang cepat dan komprehensif,” ujar Hafiz dalam surat tersebut. Kamis (4/12/2025). 

Dalam surat itu, FORMAD menyampaikan empat usulan kebijakan untuk mempercepat penanganan bencana:

Pertama, penetapan status darurat bencana nasional untuk memobilisasi penuh sumber daya nasional, termasuk dukungan BNPB, TNI, Polri, Basarnas, serta penggunaan Dana Siap Pakai (DSP), sehingga evakuasi, penyelamatan, dan distribusi bantuan dapat dilakukan lebih efektif.

Kedua, pembukaan akses bagi lembaga kemanusiaan internasional (INGO) guna memperkuat suplai logistik, bantuan medis, shelter darurat, air bersih, dan sanitasi. FORMAD menilai dukungan global diperlukan karena kapasitas pemerintah daerah terbatas.

Ketiga, pembebasan biaya SPP selama satu tahun bagi mahasiswa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana dan sedang menempuh pendidikan di luar provinsi. Langkah ini dinilai penting mengingat banyak keluarga yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir.

Keempat, dukungan penyediaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi mahasiswa terdampak melalui asrama-asrama mahasiswa di berbagai provinsi. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar selama masa darurat.

Harapan kepada Presiden

FORMAD menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Karena itu, organisasi ini berharap Presiden dapat mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan dan pemulihan di wilayah terdampak.

“Bencana ini tidak hanya berdampak pada infrastruktur dan layanan publik, tetapi juga memukul kehidupan keluarga mahasiswa di seluruh Indonesia. Kami berharap pemerintah pusat mengambil langkah strategis,” tulis Hafiz.

Surat tersebut turut ditembuskan kepada sejumlah kementerian, di antaranya Menteri Sekretaris Negara, Kepala BNPB, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Gubernur Aceh.(M.R)