Jakarta, Satuju.com - Kementerian Kehutanan diminta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto untuk menghentikan seluruh praktik penebangan pohon yang dinilai merugikan masyarakat 

Titiek mengatakan, kerusakan lingkungan akibat penebangan liar turut memperparah dampak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir. 

“Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon, illegal logging, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat,” ujar Titiek usai Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025). 

Agenda utama rapat tersebut adalah membahas bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir.

Titiek menegaskan, Komisi IV meminta pemerintah bertindak tegas terhadap praktik illegal logging, maupun penebangan yang selama ini dianggap legal tetapi tetap menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.

“Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu,” tegas Titiek. “Dan yang untung pun ya mereka sendiri. Rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu,” sambungnya. 

Oleh karena itu, lanjut dia, Komisi IV meminta langkah konkret dari pemerintah dalam menghentikan seluruh praktik penebangan pohon yang berdampak negatif pada masyarakat di Sumatera. “Kita minta supaya Kementerian untuk menghentikan ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengaku tidak pernah menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) selama satu tahun terakhir menjabat sebagai bos kementerian. 

Hal tersebut disampaikan usai Raja Juli menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI yang membahas soal musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera. 

“Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya,” jelas Raja Juli di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

 Raja Juli mengatakan, justru ia menerbitkan PBPH untuk Restorasi Ekosistem. Terbaru, Raja Juli mengaku bakal mencabut PBPH oleh 20 perusahaan yang mengelola lahan seluas 750.000 hektar. Raja Juli menjelaskan, pencabutan itu usai dirinya mendapatkan izin dari Presiden Prabowo Subianto. 

“Kami Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Diberikan sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan perkembangan jumlah korban akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Hingga Kamis (4/12/2025) sore, jumlah korban meninggal dunia mencapai 836 jiwa berdasarkan data yang telah dimutakhirkan pada pukul 16.00 WIB. 

"Saya laporkan bahwa hingga sore ini untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa," kata Abdul dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Kamis (4/12/2025). 

Abdul menuturkan, korban meninggal dunia paling banyak ditemukan pada hari ini di Provinsi Aceh sebanyak 48 korban akibat tertimbun tanah longsor. Dengan demikian, data korban meninggal dunia di Provinsi Aceh menjadi 325 jiwa. 

“Penambahan ini paling banyak atau operasi pencarian paling banyak menemukan jasad korban di Provinsi Aceh, hari ini sebanyak 48 korban sehingga total di Provinsi Aceh menjadi 325 meninggal dunia," jelasnya.

Sementara di Sumatera Utara, BNPB menemukan 12 jenazah di Adiankoting dan enam jenazah di Sumatera Barat. 

"Di Sumatera Utara, di lokasi pembukaan jalan di Adian Koting itu ditemukan 12 jasad sehingga Sumatera Utara jumlah korban meninggal dunia 311 jiwa dan untuk Sumbar bertambah 6 korban menjadi 200 jiwa meninggal dunia," jelasnya.