Jakarta, Satuju.com — Pengamat hukum dan politik Damai Hari Lubis menyampaikan kritik tajam terhadap pernyataan KH. Said Aqil Siraj terkait dukungannya pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), proyek reklamasi di Banten yang menimbulkan kontroversi lantaran merampas tanah warga. Kritik ini dituangkan dalam artikel berjudul “Haram Dilarang”, yang memadukan satire dengan analisis solutif.

Dalam artikelnya, Damai Hari Lubis menyoroti beberapa poin utama terkait sikap Aqil Siraj: dukungan terhadap proyek yang dianggap merugikan rakyat, kurangnya klarifikasi kepada warga terdampak, serta fokus pada proyek besar alih-alih kesejahteraan masyarakat. Kritik ini dibalut dengan sindiran yang menekankan kontradiksi antara posisi moderat Aqil Siraj sebagai ulama dengan dukungan pada proyek yang kontroversial.

"Perjuangan warga Banten melawan PSN PIK 2 bakal lebih panjang dari Kali Cisadane," tulis Damai Hari Lubis, menyindir panjangnya proses perjuangan warga yang terdampak proyek. Ia menekankan bahwa meski proyek terus berjalan dan dana mengalir, warga tetap menghadapi kesulitan dan ketidakpastian, sementara keadilan tampak belum terpenuhi.

Latar belakang kontroversi ini berakar pada perbedaan pandangan antara Aqil Siraj dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Pada 17–19 Desember 2024, MUI menyampaikan permintaan agar pemerintah mencabut status PSN PIK 2 karena proyek tersebut dinilai lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Aqil Siraj, pada 6 Januari 2025 di Kota Tangerang, menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut dengan alasan tanah terlantar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat.

Dua hari kemudian, MUI Pusat melalui Masduki Baidlowi, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, menyarankan agar proyek dihentikan sementara untuk dilakukan tabayyun atau verifikasi silang sebelum dilanjutkan. Hal ini dianggap sebagai respons terhadap kekhawatiran warga yang terdampak, sekaligus menegaskan pentingnya kejelasan dan dialog dalam pelaksanaan PSN.

Damai Hari Lubis menyoroti bahwa perjuangan warga Banten tidak mudah, karena proyek terus berjalan dan dukungan dari berbagai elit, termasuk ulama dengan posisi strategis seperti Aqil Siraj, memperkuat jaringan yang memudahkan proyek tetap berlanjut. DHL menggunakan satire dan kritik pedas untuk menunjukkan ketidakadilan ini, sekaligus menekankan perlunya warga tetap sabar dan konsisten memperjuangkan hak mereka.

PSN PIK 2 sendiri menjadi simbol konflik antara pembangunan infrastruktur berskala besar dan hak-hak warga terdampak. Dukungan Aqil Siraj, yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT KAI dan eks Ketua PB NU Pusat, dinilai memunculkan kontradiksi, mengingat posisi beliau sebagai tokoh agama dan ulama yang seharusnya membela kepentingan rakyat.

Damai Hari Lubis mengakhiri artikelnya dengan catatan bahwa perjuangan warga Banten akan panjang dan menantang, mengingat jaringan sosial dan ekonomi yang luas dari pihak-pihak yang mendukung proyek. Satire yang ia gunakan menekankan ironi situasi: meski proyek terus mengalir, keadilan bagi warga seolah tertunda.