Pekanbaru, Satuju.com – Penetapan seorang honorer di Sekretariat DPRD Pekanbaru sebagai tersangka menjadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya TikTok. Isu tersebut viral setelah diunggah akun TikTok @romibks, yang menyoroti fakta bahwa seorang tenaga honorer disebut-sebut memiliki peran signifikan hingga akhirnya terseret kasus hukum.

Unggahan tersebut memantik beragam komentar dari warganet. Sebagian netizen mempertanyakan bagaimana mungkin seorang honorer dapat memegang peran penting di lingkungan lembaga legislatif.

Akun @BroRudy77 menuliskan, “Masa honorer memegang peran.” Senada, akun @Anugrah mempertanyakan pihak lain yang seharusnya ikut bertanggung jawab. “Masak anak bawang yang ditangkap. Seniornya ke mana pak??” tulisnya.

Sejumlah komentar juga membandingkan kondisi serupa di daerah lain. Akun @ungall menyebut, “Kampung kami Bengkalis honorer aja bisa bangun rumah bagus punya mobil lagi.” Bahkan akun @Indomie_Abui menyinggung dugaan ketimpangan penegakan hukum. “Bengkalis kok gak berani masuk… honor di bagian umum rumah besar, motor dan ada mobil… lebih dari pejabat, aman-aman aja,” tulisnya disertai emoji tawa.

Tak sedikit warganet yang menyampaikan nada heran dan sindiran. Akun @B_705 berkomentar, “HONORER jadi tersangka, lucu-lucu Pekanbaru nih bos.” Sementara akun @aizrez14 menulis, “Capek-capek geledah yang dapat cuma honorer.”

Ada pula komentar yang menyoroti dugaan pola kerja di instansi pemerintahan. Akun @kaputri90 menyebut, “Di dinas kami juga begitu, honor bisa bertanggung jawab di posisi yang harusnya PNS yang pegang, dengan alasan katanya nyuruh PNS itu segan.”

Komentar lain mempertanyakan modus yang dilakukan. Akun @gacor menulis singkat, “Apa modusnya, stempel tu.” Sementara akun @Genavia menyarankan agar pemeriksaan diperluas. “Geledah juga di sekolah-sekolah,” tulisnya.

Di sisi lain, akun @libra menilai status honorer bukan berarti tanpa kewenangan. “Honorer jadi tersangka memang dia sudah punya wewenang di DPRD,” tulisnya.

Hingga kini, viralnya kasus tersebut mencerminkan besarnya perhatian publik terhadap transparansi dan pembagian kewenangan di lingkungan pemerintahan, sekaligus memunculkan desakan agar penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dan berkeadilan, tidak hanya menyasar pihak-pihak tertentu.