Pekanbaru, Satuju.com – Klaim Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebut menembus angka Rp1,1 triliun menuai sorotan tajam. Masril Ardi secara terbuka mempertanyakan transparansi data tersebut dan menantang Plh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, untuk membeberkan secara rinci sumber peningkatan pendapatan itu.

Hal tersebut disampaikan Masril Ardi kepada awak media, Selasa malam (16/12/2025), menyusul pemberitaan salah satu media online lokal yang menyebutkan realisasi PAD Pekanbaru meningkat signifikan dan dipastikan tidak ada tunda bayar tahun ini.

“Dalam pernyataannya disebutkan PAD meningkat, tapi tidak dijelaskan berasal dari sektor pajak yang mana saja. Ini yang menjadi pertanyaan publik,” ujar Masril.

Menurutnya, jika benar terjadi lonjakan PAD, maka harus dijelaskan kontribusi masing-masing sektor pajak. Masril menyinggung kemungkinan kenaikan signifikan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya disebut mengalami peningkatan hingga 300 persen.

Masril juga mengaitkan pernyataan tersebut dengan polemik kebijakan PBB yang sempat diprotes masyarakat. Saat itu, Wali Kota Pekanbaru menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan warisan pemerintahan sebelumnya. Namun, jika kini PAD meningkat salah satunya dari PBB, Masril menilai pemerintah saat ini tetap menikmati hasil dari kebijakan tersebut.

“Kalau sekarang PAD naik karena PBB, berarti pemerintah sekarang ikut menikmati hasilnya juga,” singgungnya.

Ia menilai pernyataan pejabat Pemko di media terkesan normatif dan tidak disertai data yang akuntabel. Menurut Masril, penyampaian angka tanpa penjelasan rinci justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Jangan cuma cuap-cuap angka. Coba dirinci secara jelas dari mana asal Rp1,1 triliun itu, Pak Asisten,” ucap Masril dengan nada satir.

Bahkan, Masril menantang pemerintah untuk membuka data secara terbuka kepada publik. Ia menyatakan siap berdiskusi secara transparan, bahkan jika perlu dilakukan secara terbuka melalui siaran langsung televisi maupun media sosial yang memiliki jangkauan luas di Pekanbaru.

“Kalau berani, mari kita buka-bukaan. Biar masyarakat tahu secara jelas dari mana angka Rp1,1 triliun itu diperoleh,” tegasnya.

Masril berharap Pemko Pekanbaru ke depan lebih mengedepankan keterbukaan informasi publik agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.