Jakarta, Satuju.com - Akademisi dan pakar pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, melontarkan kritik keras terhadap cara negara mengelola bencana ekologis, pertahanan, pangan, hingga infrastruktur strategis.

Ia menilai, rangkaian persoalan yang terus berulang bukan lagi sekadar kegagalan teknis, melainkan hasil dari pilihan politik dan pembiaran sistemik oleh pemerintahan.

Menurut Connie, bencana banjir dan kerusakan lingkungan yang terus berulang di Sumatera dan berbagai pulau lain tidak bisa lagi disebut sebagai musibah alam.

Negara, kata dia, sangat memahami akar persoalan, namun memilih untuk tidak bertindak secara mendasar.

Ia menegaskan, penyebab kerusakan lingkungan telah lama diketahui. Hutan ditebang, sungai dirusak, dan tata ruang diperdagangkan demi kepentingan jangka pendek. Namun, negara justru memilih diam.

“Ketika banjir dan bencana ekologis di Sumatera dan pulau lain terus berulang tanpa perubahan kebijakan mendasar, itu bukan lagi musibah, itu kejahatan tata kelola."

“Negara sangat tahu penyebabnya: hutan dihancurkan, sungai diperkosa, tata ruang dijual. Namun negara memilih diam. Air naik, rakyat tenggelam. Lalu negara datang membawa tenda, pejabat memanggul beras dengan sorot kamera, dan pidato empati palsu. Ini bukan ketidakmampuan, ini pilihan politik,” ujar Connie dalam pernyataannya yg ia unggah di Instagram, @connierahakundinibakrie, Minggu (28/12/2025).

Tak berhenti pada isu lingkungan, Connie juga menyoroti cara negara memaknai konsep bela negara.

Ia menilai, di tengah kegagalan melindungi nyawa warganya sendiri, negara justru mereduksi bela negara menjadi panggung simbolik yang sarat pencitraan.

Menurut Connie, konsep bela negara yang seharusnya menjadi kesadaran kolektif justru berubah menjadi aksesori kekuasaan.

"Di tengah kegagalan melindungi lingkungan dan nyawa warganya sendiri, negara justru sibuk mereduksi konsep 'bela negara' menjadi panggung simbolik. Ketika figur tanpa kapasitas strategis diangkat ke dalam program pertahanan berjudul Bela Negara, pesan negara sangat telanjang: pertahanan bukan soal kompetensi, tapi soal siapa yang berguna untuk citra."

Baca juga: Connie Bakrie Sindir Ayu Aulia Jadi Tim Kreatif Kementrian Pertahanan : Divisi Rudal?

"Bela negara berubah dari kesadaran kolektif menjadi aksesori kekuasaan. Institusi dipermalukan oleh keputusan administratifnya sendiri," jelas Connie.

Kritik serupa juga diarahkan pada kebijakan pangan nasional.

Connie menyebut kebijakan impor sapi dari Afrika untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru membuat negara terlihat tak konsisten.

Ia menilai, kebijakan tersebut mencerminkan ketidakpercayaan negara terhadap sumber daya manusia (SDM)-nya sendiri.

"Puncak absurditas Indonesia hadir dalam kebijakan pangan. Di negara kepulauan terbesar di dunia, dengan laut yang membentang dan sungai yang tak terhitung, negara memilih impor sapi dari Afrika untuk program nasional Makan Bergizi Gratis."

"Ini bukan kebijakan, ini pengakuan kegagalan negara membangun kedaulatan pangan. Negara seolah berkata: kami tidak mampu memberdayakan nelayan, kami tidak percaya pada peternak dan petani, kami lebih nyaman bergantung pada pasar global," ujar Connie.

Negara, lanjut Connie, juga terlihat lemah terhadap infrastruktur strategis.

Connie mencontohkan Bandara Morowali yang disebutnya beroperasi tanpa pengawasan reguler dan kehadiran negara yang memadai.

"Bandara Morowali, misalnya, beroperasi tanpa pengawasan reguler dan tanpa kehadiran negara yang memastikan standar keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Bandara yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru menjadi cermin dari kelemahan pengawasan publik dan ketidakpedulian elite."

"Ketika investasi dan proyek infrastruktur dilegalkan tanpa kontrol, rakyat menjadi pihak yang menanggung risiko, sementara elite tersenyum menikmati proyek pengadaan dan keuntungan sesaat," beber Connie.

Connie menilai, seluruh persoalan tersebut bukanlah peristiwa terpisah. Menurutnya, ada satu pola besar yang menunjukkan kegagalan sistemik negara.

Ia menyebut sistem itu sebagai negara yang tidak merencanakan, tidak belajar, dan tidak merasa perlu bertanggung jawab. Negara, kata Connie, kini hanya berperan sebagai manajer krisis jangka pendek.

"Negara tidak lagi berpikir sebagai penjaga masa depan, tetapi sebagai manajer krisis jangka pendek. Selama hari ini aman secara politik, kerusakan besok bukan urusan. Rakyat diminta bersabar dan “memahami situasi nasional dan global”, sementara elite terus sibuk memproduksi kebijakan tanpa arah," lanjut Connie.

Yang paling berbahaya, lanjut Connie, adalah ketika kegagalan tersebut dinormalisasi. Kritik dianggap gangguan, akademisi dicibir, dan rasionalitas dituduh pesimis.

Padahal, kata Connie, yang sedang terjadi adalah pembusukan akal sehat dalam pengambilan keputusan negara.

Connie menegaskan, Indonesia sejatinya tidak kekurangan sumber daya alam, manusia, maupun pengetahuan. Yg hilang, menurutnya, adalah rasa malu kekuasaan.

“Negara yang masih punya rasa malu tidak akan membiarkan warganya tenggelam tiap tahun, tidak akan mempermainkan konsep pertahanan, tidak akan menjadikan impor sebagai solusi permanen, dan tidak akan membiarkan bandara strategis beroperasi tanpa pengawasan,” ujarnya.

Ia menutup kritiknya dengan seruan agar kegagalan tidak lagi disamarkan dengan istilah yang menipu.

“Jika ini terus dibiarkan, jangan lagi menyebut banjir sebagai bencana alam. Jangan sebut impor sebagai keniscayaan. Jangan sebut kegagalan sebagai nasib"

“Sebutlah apa adanya: negara yang berhenti berpikir dan rakyat Indonesia yang dipaksa menanggung akibatnya,” tegas Connie.