Jakarta, Satuju.com — Aktivis demokrasi Sabar Tambunan dari RUMAH JUANG Network (RJN) melontarkan pernyataan keras terkait tuntutan #AJMG (Adili Jokowi Makzulkan Gibran). Ia menegaskan bahwa agenda tersebut bukan persoalan dendam pribadi, bukan pula urusan kompromi elite, melainkan soal nasib rakyat, bangsa, dan negara.

“Dukung #AJMG itu bukan urusan antarindividu. Ini urusan publik. Urusan konstitusi. Urusan masa depan republik,” tegas Sabar, Jurnalis Pejuang Zaman Now dalam keterangannya Selasa (10/2/2025).

Sabar dengan tegas menolak narasi rekonsiliasi atau “maaf-maafan” yang menurutnya kerap dijadikan jalan keluar murahan untuk mengubur persoalan besar bangsa.

“Pokoknya tidak boleh ada maaf-maafan atas nama kepentingan rakyat. Kalau menyangkut negara, tidak ada kompromi. Titik,” katanya.

“Negara Ini Bukan Milik Keluarga Jokowi”

Dalam pernyataannya, Sabar tak segan menyentil langsung pusat kekuasaan. Ia menyebut sikap permisif terhadap dugaan penyimpangan kekuasaan sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan rakyat.

“Emangnya negara ini milik nenek Jokowi? Negara ini bukan warisan keluarga. Ini milik rakyat Indonesia,” ujarnya dengan nada tinggi.

Menurut Sabar, praktik politik yang cenderung melindungi elite dan keluarganya adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan nilai-nilai Pancasila.

“Negara ini milik kaum Pancasialis. Milik rakyat yang menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, bukan milik segelintir elite yang kebal hukum,” katanya.

Tolak Lobi Elite, Rakyat Jalan Terus

Sabar juga secara terbuka menyatakan ketidaksepakatannya terhadap langkah sejumlah tokoh yang memilih jalur dialog langsung dengan Presiden Joko Widodo.

“Persetan dengan Eggi Sujana dan Hari Damai Lubis yang menghadap Jokowi,” ucapnya lugas.

Ia menegaskan, perjuangan rakyat tidak berhenti di ruang tamu kekuasaan, apalagi jika berujung kompromi politik yang mengabaikan keadilan.

“Kami ini rakyat biasa. Jalannya cuma satu: terus bergerak, terus berjuang. Anti sogok. Anti teror. Tidak bisa dibungkam,” tegasnya.

“No Viral, No Justice”

Sabar mengakui bahwa di tengah sistem hukum yang dinilainya tumpul ke atas dan tajam ke bawah, tekanan publik menjadi senjata terakhir rakyat.

“No Viral, No Justice. Ini fakta pahit. Kalau tidak ramai, tidak bergerak. Kalau rakyat diam, penguasa nyaman,” katanya.

Ia menyebut saat ini sebagai momentum politik yang tak boleh disia-siakan. Menurutnya, kesadaran publik mulai terbentuk dan tekanan terhadap kekuasaan harus terus dijaga.

“Momentum politik itu sudah datang. Tinggal rakyat mau bergerak atau kembali dibuai narasi stabilitas palsu,” pungkasnya.