Oleh: Sabar Mangadu Tambunan, Penggagas dan Inisiator Pergerakakan BATAK MUDA DUNIA

Satuju.com - Demokrasi Tungku Tiga Batu: Dalihan Na Tolu

Dalam tradisi Batak Enam Suku, demokrasi bukanlah konsep asing yang diimpor dari Barat. Ia telah hidup dan berakar kuat dalam sistem sosial yang dikenal sebagai Demokrasi Tungku Tiga Batu, atau dalam istilah Batak Toba disebut Dalihan Na Tolu, dan dalam Batak Karo disebut Rakkut Sitellu.

Prinsip dasarnya sederhana namun mendalam:
setiap orang Batak Enam Suku berada, berperan, dan bertugas dalam tiga kelompok masyarakat secara dinamis, yaitu:

1. Hula-hula

2. Parboru

3. Dongan Sabutuha

Setiap individu Batak wajib bersikap sebagai “raja”—bersikap terhormat, bermartabat, arif, dan bijaksana—baik ketika ia berperan sebagai Hula-hula, Parboru, maupun Dongan Sabutuha. Di antara sesama raja, tidak dikenal relasi atasan dan bawahan. Semua setara dan saling memuliakan.

Inilah sistem demokrasi yang berpijak pada kesetaraan manusia, yang mampu menciptakan ketertiban sosial tanpa memerlukan kerajaan dalam arti kekuasaan politik atau militer.

Berbeda Secara Mendasar dengan Demokrasi Barat

Sistem Demokrasi Batak Enam Suku bertolak belakang dengan Demokrasi Barat (Trias Politika) yang dibangun atas pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif—dengan prinsip saling curiga dan saling mengawasi.

Dalam Demokrasi Batak Enam Suku, setiap orang selalu berada di dalam tiga kelompok sosial sekaligus, namun perannya tidak statis. Ia berubah secara dinamis tergantung konteks adat dan situasi.

Seseorang bisa menjadi Hula-hula dalam satu peristiwa adat, lalu menjadi Parboru atau Dongan Sabutuha dalam peristiwa adat lainnya. Peran itu berganti, namun tanggung jawab moralnya tetap sama.

Maka pertanyaannya sederhana namun fundamental:
bagaimana mungkin seseorang mencurigai dirinya sendiri, seperti asumsi dasar dalam Demokrasi Barat?

Oleh karena itu, tesis klasik Barat—power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely—tidak relevan dalam Sistem Demokrasi Batak Enam Suku. Kekuasaan di sini bukan sesuatu yang dimonopoli, melainkan dijalankan secara bergilir, saling mengikat, dan berbasis kehormatan.

Demokrasi Batak dan Demokrasi Pancasila

Sistem Demokrasi Trias Politika yang merupakan produk peradaban Yunani–Romawi jelas bertentangan dengan Demokrasi Batak Enam Suku. Namun menariknya, Demokrasi Pancasila justru sejalan dan mengakomodasi sistem tersebut.

Hal itu tegas tercantum dalam Sila Keempat Pancasila:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan kepemimpinan bermoral—nilai-nilai yang telah lama hidup dalam Dalihan Na Tolu dan Rakkut Sitellu.

Batak Enam Suku—Mandailing, Pakpak, Karo, Simalungun, Toba, dan Angkola—berjumlah sekitar 8,5 juta jiwa (±3,6% populasi Indonesia), menempati peringkat ketiga setelah Jawa (±40%) dan Sunda (Priangan–Banten). Ini bukan komunitas kecil, melainkan bagian penting dari fondasi kebudayaan nasional.

Demokrasi Tuna Adab Pasca-Reformasi

Sayangnya, sejak era Reformasi 1998, praktik demokrasi Indonesia justru semakin menjauh dari Demokrasi Pancasila. Almarhum Buya Syafii Maarif berulang kali mengingatkan bahwa Indonesia telah memasuki fase Demokrasi Tuna Adab.

Saya menambahkan: kini ia bergerak menuju Demokrasi Tuna Adab yang semakin biadab.

Politik uang merajalela, korupsi menggurita, sementara 68 persen rakyat hidup dalam kemiskinan dan 62 persen penduduk dewasa hanya lulusan SMP, di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Penjajahan Baru oleh “Setan Kuning”

Ironi ini adalah akibat dari pelanggaran terhadap konstitusi kita sendiri. Bangsa ini kembali dijajah dan dijarah oleh pengkhianat bangsa. Bung Karno dahulu menyebut mereka “Londo Ireng”—Belanda Hitam yang lebih jahat dari penjajah asli.

Kini saya menyebut mereka “Setan Kuning”, yang terbagi dalam dua kelompok besar:

1. Neo-Orba Network

Markas besar oligarki rakus dan pengusaha hitam yang menguasai sumber daya negara.

2. Golkar Connection

Markas para politisi busuk beserta komplotannya yang mengkhianati amanat rakyat.