Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com - Di tengah riuh rendah panggung politik kita, seringkali muncul sebuah pertanyaan senyap yang luput dari kesadaran publik. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya adalah jantung dari kewarasan bernegara: Apakah Negara yang membutuhkan Presiden, atau Presiden yang membutuhkan Negara?

Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun jawabannya menentukan posisi kita: apakah kita rakyat yang merdeka, atau sekadar penonton yang terhipnotis.

Mari kita bedah realitas ini, bukan dengan bahasa langit yang rumit, melainkan dengan logika sederhana tentang "Kapal dan Nahkoda".

Logika Kapal dan Nahkoda

Bayangkan sebuah kapal induk raksasa bernama Negara. Di dalamnya ada mesin, ada bahan bakar, dan ada ribuan awak kapal (Rakyat). Lalu, ada satu orang yang berdiri di anjungan memegang kemudi. Ia adalah Nahkoda (Presiden).

Sekarang, mari kita uji dengan skenario ekstrem:

* Jika Kapal Hancur: Jika kapal itu karam dan tenggelam, sang Nahkoda hanyalah seorang pria basah kuyup yang terapung di laut. Seragamnya tak lagi berarti, perintahnya tak akan didengar ombak. Tanpa kapal, jabatannya lenyap seketika.

* Jika Nahkoda Hilang: Sebaliknya, jika sang Nahkoda sakit, pensiun, atau (maaf) tercebur ke laut, apakah kapal itu ikut tenggelam? Tidak. Kapal itu tetap mengapung. Awak kapal hanya perlu waktu sebentar untuk menunjuk Nahkoda baru, lalu kapal kembali berlayar.

Dari sini, satu fakta ontologis terungkap: Presiden adalah Atribut, sementara Negara adalah Substansi.
Presiden tanpa Negara hanyalah seseorang yang berteriak pada tembok kosong. Namun Negara tanpa Presiden tetaplah sebuah entitas berdaulat yang siap mencari pemimpin baru. Maka, jawabannya mutlak: Presidenlah yang butuh Negara untuk bisa "ada".

Mengapa Kita Sering Tertipu?

Jika faktanya demikian, mengapa di lapangan sering terasa sebaliknya? Mengapa sering muncul narasi ketakutan: "Waduh, kalau bukan Bapak X yang memimpin, negara ini bisa bubar"?

Inilah yang disebut Ilusi Optik Kekuasaan.

Ilusi ini terjadi karena tiga hal yang sering dimainkan di depan mata kita:

* Kunci Brankas (Anggaran): Presiden memegang kendali atas uang rakyat (APBN). Banyak pihak yang merapat dan memuja bukan karena butuh kepemimpinannya, tapi karena butuh akses pada "kue" pembangunan tersebut. Ini menciptakan fatamorgana seolah dialah sang pemberi hidup.

* Pelemahan Sistem: Seorang pemimpin yang ingin dianggap "tak tergantikan" seringkali secara halus melemahkan sistem di sekitarnya. Ketika lembaga lain dibuat bergantung padanya, maka terciptalah kesan: "Lihat, tanpa saya, sistem ini macet." Padahal, kemacetan itu adalah desain, bukan takdir.

* Kultus Individu: Kita sering terjebak mendewakan sosok. Kita lupa bahwa Presiden bekerja bukan karena kesaktian mandraguna, melainkan karena didukung birokrasi, digaji pajak rakyat, dan dilindungi undang-undang.

Menyadari Posisi "Peminjam Kuasa"

Penting bagi setiap warga negara—mulai dari petani di desa hingga eksekutif di gedung pencakar langit—untuk memahami satu hal: Kekuasaan Presiden adalah Pinjaman.

Presiden tidak mendapatkan wahyu dari langit.
 
* Ia butuh Rakyat untuk memberinya suara sah.
* Ia butuh Pajak Rakyat untuk menggaji staf dan Paspampres-nya.
* Ia butuh Konstitusi untuk melegalkan tanda tangannya.

Presiden adalah entitas yang 100% bergantung (dependent). Ia menyusu pada sumber daya negara yang abadi. Sementara Presiden? Ia fana. Ia dibatasi waktu (masa jabatan).

Negara ini dirancang untuk bertahan ratusan, bahkan ribuan tahun. Sementara Presiden hanya "dikontrak" 5 atau 10 tahun. Mentalitas yang menganggap Negara tidak bisa hidup tanpa sosok tertentu adalah bibit dari otoritarianisme—sebuah mentalitas raja-raja kuno yang berkata "Negara adalah Aku".

Faktanya? Indonesia sudah berganti Presiden berkali-kali. Soekarno jatuh, Soeharto lengser, silih berganti pemimpin datang dan pergi. Apakah Indonesia bubar? Tidak. Negara ini melakukan reboot, menginstal "driver" baru, dan mesin kembali berjalan.

Sebuah Pesan untuk Nalar Kita

Tulisan ini bukan untuk merendahkan institusi Kepresidenan, melainkan mendudukkannya pada porsinya yang mulia namun proporsional.

Negara memang butuh fungsi Presiden (sebagai eksekutif pengambil keputusan), tapi Negara tidak bergantung pada satu sosok nama spesifik. Siapapun bisa mengisi fungsi itu, selama sistem berjalan dengan benar.

Maka, sebagai penutup, mari kita tanamkan logika ini dalam-dalam. Dan jika kelak ada pemimpin yang merasa dirinya lebih besar dari negaranya, atau merasa negara berhutang budi padanya, kita cukup ingatkan dengan kalimat sederhana ini:

"Bapak bisa makan enak, tidur nyenyak, dan dikawal ketat itu karena dibayar oleh Negara melalui uang keringat rakyat. Tanpa stempel Garuda, Bapak hanyalah warga biasa yang harus ikut antre BPJS seperti kami."

Negara adalah Tuan yang abadi. Presiden adalah pelayan yang menjabat sementera. Jangan pernah terbalik.