Oleh: Lhynaa Marlinaa

​Satuju.com - Di sebuah ruangan yang steril, jauh dari hiruk-pikuk jalanan atau ketegangan ruang interogasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berdiri tegak.

​Di sekelilingnya bukan peta operasi penangkapan buronan kelas kakap, melainkan barisan staf dapur berseragam rapi lengkap dengan masker dan sarung tangan.

​Ini bukan adegan sinetron tentang alih profesi. Ini adalah wajah baru institusi kepolisian kita hari ini.

​Di negeri yang luas ini, tugas "melindungi dan mengayomi" tampaknya telah mengalami pergeseran makna yang radikal. Seragam cokelat yang dulu identik dengan ketegasan penegakan hukum, kini harus berbagi ruang dengan aroma nasi pulen dan sayur mayur.

​LOGISTIK DI ATAS LOGIKA HUKUM?

​Angka itu terpampang jelas dan tak main-main: 1.147 DAPUR.

​Bukan satu atau dua kantin kejujuran, melainkan lebih dari seribu unit dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini berada di bawah kendali Polri. Bahkan, targetnya akan digenjot hingga 1.500 unit.

​Sebuah operasi logistik raksasa yang, ironisnya, dijalankan oleh institusi yang seharusnya sibuk membedah berkas perkara, bukan menu makan siang.

​Fenomena ini memantik satir tajam. Ketika rakyat berteriak menuntut keadilan yang seringkali berjalan lambat—atau bahkan mandek—aparat justru terlihat "gercep" (gerak cepat) menyalakan kompor.

​Seolah ada SOP baru tak tertulis: "Jika kasus hukummu belum selesai, bersabarlah. Penyidiknya mungkin sedang sibuk memastikan takaran gizi di dapur sebelah."

​KEAMANAN BERBASIS KALORI?

​"Tunggu, semua sedang diracik," mungkin begitu kelakar satir yang bisa kita bayangkan saat ditanya soal kasus-kasus besar yang mangkrak.

​Tentu, tidak ada yang salah dengan memberi makan. Itu tugas mulia. Kemanusiaan adalah bahasa universal. Namun, menjadi ANOMALI ketika tugas mulia ini mengambil porsi sorotan—dan mungkin sumber daya—yang begitu besar dari lembaga penegak hukum.

​Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya doktrin baru: Keamanan Berbasis Gizi?

Di mana ketertiban masyarakat tidak lagi dicapai lewat kepastian hukum, melainkan lewat perut yang kenyang? Atau mungkin, ini strategi preventif; memadamkan potensi kriminalitas dengan memadamkan rasa lapar?

​MENYALAKAN API YANG BENAR

​Visualisasi para jenderal meninjau dapur, memastikan panci mengepul tepat waktu, menghadirkan kontradiksi visual yang menggelitik sekaligus miris. Publik dipaksa menonton drama di mana "melayani" diterjemahkan secara harfiah menjadi "menyajikan makanan".

​Di balik asap dapur MBG yang membumbung tinggi, ada asap lain yang tak boleh dilupakan:

​Asap dapur rakyat yang masih sulit mengepul karena ekonomi terhimpit.

​Asap dari "kebakaran" ketidakadilan yang belum padam.

​Kita tentu berharap, semangat mengelola ribuan dapur ini berbanding lurus dengan semangat membersihkan institusi dari praktik kotor.

​Jangan sampai kompor MBG menyala terang benderang dengan api biru yang stabil, sementara "api" integritas dan keberanian memberantas mafia justru meredup.

​Karena pada akhirnya, rakyat tidak hanya butuh kenyang. Rakyat butuh RASA AMAN.

Dan rasa aman itu tidak datang dari nasi kotak, melainkan dari kepastian bahwa hukum tegak lurus, tanpa pandang bulu, secepat kilat menyambar—sama cepatnya dengan penyajian makan siang gratis hari ini.