Sumber: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com - Pagi itu, di sebuah ruang tunggu rumah sakit yang pengap, udara terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena aroma antiseptik yang menusuk, melainkan karena sebuah kalimat pendek dari balik kaca loket yang meruntuhkan dunia seorang pria paruh baya: "Maaf Pak, kartu BPJS Bapak sudah non-aktif."

Pria itu tertegun. Di tangannya, selembar kartu hijau bertuliskan "Kartu Indonesia Sehat" tampak kusam. Selama ini, kartu itulah napas buatannya. Namun hari itu, ia baru saja dinyatakan "kaya" oleh sebuah sistem yang tak pernah menjabat tangannya. Ia baru saja terjebak dalam jaring-jaring bernama Desil.

Excel yang Menjadi Hakim

Di ruang-ruang ber-AC di ibu kota, istilah "Desil" mungkin hanya deretan kolom dalam tabel Excel. Berasal dari bahasa Latin decimus, desil adalah cara negara membagi penduduk ke dalam sepuluh kotak kesejahteraan.

Bagi birokrat, ini adalah efisiensi. Namun bagi 11 juta peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dinonaktifkan per Februari 2026, desil adalah vonis. Berdasarkan SK Menteri Sosial No. 3/HUK/2026, mereka yang tercatat berada di Desil 6 hingga 10 dianggap telah "naik kelas". Mereka dinilai sudah mampu membayar iuran mandiri.

Masalahnya, kenaikan kelas ini seringkali terjadi hanya di atas kertas.

Ironi "Orang Kaya" Baru

Mari kita lihat realitanya. Di dalam sistem DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional), kepemilikan aset menjadi variabel utama. Jika kamu memiliki sepeda motor atau tinggal di rumah tembok, sistem mungkin akan menggesermu ke Desil 6.

Sistem tidak mencatat bahwa motor itu adalah aset tahun 2008 yang mesinnya lebih sering "batuk" daripada berjalan. Sistem tidak peduli bahwa rumah tembok itu adalah warisan yang atapnya bocor di mana-mana. Dan yang paling fatal: statistik tidak pernah menghitung cicilan.

Di lapangan, kita melihat pemandangan memilukan. Pasien gagal ginjal yang sudah siap di atas tempat tidur rumah sakit tiba-tiba harus pulang karena status iurannya berubah menjadi mandiri secara mendadak. Di mata data, mereka adalah warga menengah mapan. Di mata takdir, mereka adalah pejuang nyawa yang baru saja kehilangan pegangan.

Prajurit Administrasi dan Denyut Nadi

BPJS Kesehatan seringkali menjadi sasaran amuk massa di loket. Namun, mereka hanyalah "prajurit administrasi". Mereka menjalankan perintah berdasarkan data yang disuplai oleh Kementerian Sosial.

Tragedi ini lahir dari kebijakan yang terlalu percaya pada angka namun lupa pada transisi. Menghapus bantuan untuk memastikan tepat sasaran memang langkah yang benar, namun melakukannya tanpa masa tenggang bagi pasien kronis adalah sebuah kecerobohan kemanusiaan.

Satu bulan masa non-aktif mungkin hanya sekejap bagi seorang menteri. Namun bagi mereka yang harus cuci darah dua kali seminggu, satu bulan tanpa perlindungan adalah maraton menuju maut.

Penutup: Rakyat Bukan Grafik

Negara memang perlu merapikan data agar anggaran tak bocor. Namun, kebijakan sosial seharusnya berfungsi sebagai jaring pengaman, bukan palu godam yang menghancurkan harapan.

Rakyat Indonesia tidak hidup di dalam grafik atau diagram batang. Mereka hidup di antara antrean panjang, di bawah beban biaya hidup yang terus mencekik, dan di dalam doa agar tetap sehat meskipun isi dompet mereka masih berada di level Desil 1, meski sistem bersikeras menyebut mereka Desil 10.

Sebab, pada akhirnya, denyut nadi seorang pasien jauh lebih nyata daripada angka di layar komputer mana pun.

Disadur dari Andrian Saputra