Oleh: Dr. Erta Priadi Wirawijaya

Satuju.com - Kemarin saya bertemu pasien usia 85 tahun. Masih sehat, pikirannya jernih, bicaranya runtut. Mantan TNI. Saat saya USG jantungnya, ceritanya mengalir ke mana-mana. Pernah ditugaskan di Irian bertahun-tahun, hidup di hutan, berbulan-bulan tidak sikat gigi karena memang tidak ada sikat gigi. Hidup keras, tapi badannya justru kuat. Masih sanggup datang ke RS sendirian. Saya mendengarkan dengan kagum—ini potret generasi yang dibentuk oleh ketahanan, bukan kenyamanan.

Lalu di tengah cerita itu, beliau tersenyum dan berkata, “Anak saya dua-duanya dokter, Dok.” Saya ikut tersenyum. Tapi senyum itu berhenti ketika beliau melanjutkan, “Tapi katanya sekarang nggak ada duitnya jadi dokter. Dua-duanya jadi dokter estetika sekarang.”

Kalimat itu jujur. Dan justru karena jujur, ia menampar pelan. Bukan karena estetika itu salah, tapi karena ini mencerminkan perubahan besar dalam dunia kedokteran yang jarang dibahas secara terbuka.

Banyak orang bertanya-tanya, kenapa sekarang klinik estetika tumbuh subur, sementara dokter umum dan spesialis di layanan kuratif makin kelelahan? Salah satu jawabannya adalah JKN. Ya, sistem yang berjasa besar memperluas akses layanan kesehatan ini juga membawa dampak ikutan yang sering tidak masuk diskusi publik.

Secara sederhana, estetika adalah satu-satunya cabang layanan medis yang tidak disentuh oleh sistem JKN. BPJS tidak menanggung perawatan estetika. Tidak ada klaim, tidak ada paket, tidak ada tarif INA-CBGs. Artinya: dokter estetika bebas menentukan waktu, tarif, dan beban kerja. Tidak dibatasi oleh sistem penghematan.

Sementara itu, pola berobat masyarakat juga berubah. Logikanya masuk akal. Kalau bisa pakai BPJS, kenapa harus bayar umum? Akibatnya, pasien umum menyusut drastis. Klinik atau dokter yang tidak bekerja sama dengan JKN pelan-pelan kehilangan pasien. Rumah sakit yang tidak melayani BPJS? Banyak yang sepi, bahkan ada yang terpaksa tutup.

Bagi dokter yang memilih masuk ke sistem JKN, konsekuensinya juga tidak ringan. Volume pasien tinggi, waktu per pasien pendek, layanan harus efisien, biaya harus ditekan. Obat jangan banyak, tindakan jangan berlebihan. Bukan karena dokter tidak peduli, tapi karena sistem menuntut demikian.

Di sinilah dilema itu muncul. Di satu sisi, dokter ingin memberikan layanan terbaik. Di sisi lain, sistem mendorong pelayanan minimal yang masih dianggap “cukup”. Lama-lama, kelelahan bukan hanya fisik, tapi juga moral. Banyak dokter merasa bukan lagi praktisi medis, tapi operator sistem.

Sementara itu, di luar sistem JKN, ada satu jalur yang relatif bebas tekanan: estetika. Pasien datang dengan janji temu. Waktu konsultasi lebih panjang. Tindakan dilakukan dengan tenang. Imbal jasa sebanding dengan tenaga dan risiko. Secara ekonomi, ini rasional. Secara manusiawi, ini pilihan bertahan.

Masalahnya bukan pada dokter yang memilih estetika. Masalahnya adalah sistem yang membuat pilihan itu terasa sebagai jalan keluar paling masuk akal. Ketika dokter-dokter terbaik menjauh dari layanan kuratif, siapa yang tersisa di garis depan?

Ini bukan soal menyalahkan BPJS atau mengagungkan estetika. Ini soal melihat dampak jangka panjang. Ketika satu sistem menjadi market leader yang hampir memonopoli akses pasien, maka pilihan praktisi menjadi sempit. Ikut sistem atau ditinggal pasien. Dan ketika pilihan makin sempit, idealisme sering kali kalah oleh realitas.

Seharusnya sistem kesehatan tidak boleh hanya dihitung dari jumlah peserta dan klaim. Ia harus dilihat dari dampaknya terhadap tenaga kesehatan. Karena tanpa dokter yang sehat secara fisik dan mental, sistem sebesar apa pun akan rapuh.

Semoga ke depan kita bisa berdiskusi lebih jujur dan dewasa tentang ini. Bukan dengan emosi, tapi dengan data dan empati. Karena menjaga sistem kesehatan bukan hanya soal angka, tapi soal manusia di dalamnya—dokter dan pasien.

Kalau tulisan ini terasa mengganggu tapi relevan, mungkin memang sudah waktunya dibicarakan lebih luas. Silakan dibagikan. Siapa tahu, dari obrolan yang jujur, lahir kebijakan yang lebih adil untuk semua.