Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com – Gelombang kritik dari mimbar akademik kembali menghantam jalannya roda pemerintahan. Kali ini, sorotan tajam datang dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang secara terbuka melontarkan evaluasi pedas terhadap rezim pemerintahan Prabowo-Gibran.

​Bukan sekadar retorika kosong, kritik yang dilontarkan menyasar langsung ke jantung kebijakan struktural—mulai dari penempatan pejabat yang dinilai tidak kompeten, hingga program unggulan pemerintah yang dianggap sebagai ilusi semata.

​Kabinet Bagi-Bagi Kursi dan Krisis Kompetensi

​Dalam pandangan BEM UGM, susunan pemerintahan saat ini diwarnai oleh rekrutmen kementerian yang jauh dari asas meritokrasi. Penunjukan pejabat dinilai lebih condong pada upaya "menyenangkan hati presiden" ketimbang mencari sosok yang benar-benar ahli di bidangnya dan siap bekerja untuk rakyat.

​Ketua BEM UGM tanpa ragu melabeli situasi ini sebagai indikasi pemerintahan yang inkompeten.

​"Kita bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini duduk di kabinet itu tidak semuanya... dominan justru adalah mereka yang mampu menyenangkan hati presiden, bukan mereka yang mampu bekerja untuk rakyat."

​Ironi di Tubuh Badan Gizi Nasional

​Salah satu sorotan paling tajam diarahkan pada struktur Badan Gizi Nasional. BEM UGM membeberkan sebuah ironi yang memprihatinkan: di tengah banyaknya ahli gizi lulusan universitas yang masih kesulitan mendapat pekerjaan layak, posisi puncak di lembaga vital tersebut justru diisi oleh seorang ahli serangga.

​Lebih jauh, BEM UGM jg menyoroti dominasi aparat kepolisian (Polri) dalam urusan gizi. Dengan fakta bahwa Polri memiliki 1.700 tenaga SPPG yang dilibatkan, muncul pertanyaan sinis mengenai tupoksi utama aparat penegak hukum tersebut.

​"Apakah Polri itu tidak punya pekerjaan lain? Apakah maling, begal, dan penjahat kriminal sudah tidak ada? Sehingga Polri lebih sibuk mengurusi catering. Loh ini Negara Kesatuan Republik Indonesia atau 'Negara Catering Republik Indonesia'?"

Membongkar Ilusi "Makan Bergizi Gratis"

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi narasi andalan pemerintah tak luput dari 'pisau bedah' mahasiswa. BEM UGM mengkritisi penggunaan kata "gratis" yang dinilai sebagai sebuah pembohongan publik.

​Narasi "gratis" dianggap mengaburkan fakta bahwa program tersebut sepenuhnya dibiayai oleh uang rakyat melalui pajak yang disetor setiap hari. Mengklaimnya sebagai pemberian cuma-cuma dari pemerintah disebut sebagai sebuah "pengkhianatan luar biasa" terhadap kerja keras masyarakat.

​Pernyataan tersebut ditutup dengan kesimpulan yang menohok, mengubah sudut pandang publik dari sebuah program sosial menjadi dugaan praktik culas.

​"Ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis... Sehingga kita lihat kembali, MBG ini bukan sebuah program, tapi justru proyek yang begitu jahat."

​Di tengah dinamika politik nasional, suara dari UGM ini menjadi pengingat bahwa kampus belum tidur. Mereka tetap menjadi penjaga yang siap berteriak ketika kebijakan penguasa dirasa mulai melenceng dari nalar sehat dan kepentingan rakyat.