Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com - Publik masih mencerna keputusan pemangkasan anggaran awal tahun ini. Di sudut-sudut kampus, dunia akademik gelisah. Para tenaga pendidik bertanya-tanya, sementara orang tua murid memendam khawatir. Di saat yang sama, sektor kesehatan jg dikabarkan harus melakukan penyesuaian anggaran triliunan rupiah.

​Dua sektor paling vital—pendidikan dan kesehatan—yang menjadi fondasi utama masa depan bangsa, justru berada dalam posisi pengetatan. Dampaknya jelas membayangi bertahun-tahun ke depan: kualitas riset yang terancam menurun, akses beasiswa yang menyempit, hingga fasilitas medis yang harus berhitung ulang soal pembiayaan operasional.

​Lalu, di tengah kebijakan ikat pinggang itu, sebuah wacana mencuat dan memicu polemik baru.

​Gagasan itu datang dari Senayan. Ketua DPD RI melontarkan ide pemanfaatan dana zakat untuk menopang salah satu megaproyek pemerintah: program Makan Bergizi Gratis. Sebuah program yang secara konsep terdengar sangat mulia—memberi asupan gizi bagi anak-anak Indonesia, mengentaskan stunting, dan menyiapkan generasi emas.

​Tidak ada yang menolak tujuan mulia tersebut. Publik tidak sedang memperdebatkan niat, melainkan mempertanyakan konsistensi perencanaan fiskal negara.

​Meski Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah kemudian menegaskan bahwa pembiayaan program Makan Bergizi Gratis tetap bertumpu pada APBN—dan menyadari bahwa zakat memiliki asnaf serta lembaga pengelolanya sendiri—munculnya wacana dari elite politik ini telanjur memantik keheranan.

​Mengapa ketika APBN diketatkan di sektor fundamental, wacana alternatif pembiayaan yang menyenggol dana umat bisa sampai mengemuka untuk sebuah program nasional? Bukankah fungsi utama negara adalah menjamin kebutuhan dasar warganya melalui pengelolaan anggaran yang kuat, transparan, dan sudah dihitung matang sejak awal?

​Rasa heran itu muncul bukan tanpa sebab. Zakat bukanlah sekadar dana sosial cadangan. Ia adalah kewajiban ibadah umat dengan ketentuan syariat yang rigid, dengan delapan golongan penerima (asnaf) yang sudah ditetapkan, serta dikelola oleh mekanisme lembaga resmi.

​Ketika wacana mengaitkan kewajiban agama dengan program populis negara dilempar ke ruang publik, wajar jika timbul pertanyaan: apakah ini indikasi bahwa ruang fiskal kita sebenarnya sedang terengah-engah?

​Kepercayaan publik dibangun dari konsistensi, dari rasa yakin bahwa negara memiliki desain arsitektur anggaran yang kokoh. Ketika narasi yang terbangun di publik terkesan berpindah-pindah—hari ini efisiensi pendidikan, besok elite politik mewacanakan dana keagamaan—rakyat bisa mulai merasa ragu. Dan keraguan adalah awal dari tergerusnya kepercayaan.

​Program sebesar Makan Bergizi Gratis seharusnya berdiri tegak di atas fondasi APBN yang kuat, bukan di atas ruang polemik. Publik tidak ingin melihat negara beroperasi seperti sedang menambal baju dengan kain yang berbeda warna. Publik menuntut desain besar yang utuh, terukur, dan ajeg.

​Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka-angka dalam APBN. Yang dipertaruhkan adalah rasa percaya rakyat. Ketika rakyat mulai bertanya-tanya, “Apakah negara benar-benar memiliki arah prioritas yang jelas?”—di situlah alarm seharusnya berbunyi nyaring.

​Kritik ini mengalir bukan dari sumur kebencian, melainkan bentuk kepedulian. Sebab, kebijakan raksasa yang diniatkan untuk membangun generasi emas tidak boleh dibayangi oleh pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kapasitas manajerial negara. Rakyat berhak bertanya, dan yang terpenting, rakyat berhak mendapat kepastian yang jernih.