Jakarta, Satuju.com - Polemik kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian (Board of Peace) terus menuai beragam tanggapan. Setelah kritik disampaikan sejumlah kelompok masyarakat sipil dan politisi, kini respons juga datang dari Sabar Mangadoe Tambunan.

Sabar menilai Presiden Prabowo memahami sepenuhnya berbagai pertanyaan dan kekhawatiran yang disampaikan publik, termasuk dari kalangan politik seperti Rapidin Simbolon dari PDI Perjuangan serta kelompok masyarakat sipil.

“Bahwa Presiden Prabowo pasti sadar betul tentang hal yang dipertanyakan oleh Rapidin Simbolon dan kelompok masyarakat sipil,” ujarnya dalam tanggapan tertanggal 20 Februari 2026.

Menurutnya, dalam pertemuan dengan sejumlah pengkritik, Presiden Prabowo disebut telah menegaskan bahwa apabila forum Board of Peace dinilai melenceng dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina, maka Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari forum tersebut.

Ia menilai langkah tersebut justru bisa menjadi simbol pemersatu bagi negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, mengingat forum tersebut disebut bukan merupakan produk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sabar juga berpandangan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut tidak lepas dari kepentingan diplomasi ekonomi. Ia menilai Presiden Prabowo tengah memanfaatkan momentum hubungan dengan Amerika Serikat, termasuk dengan Presiden Donald Trump, untuk kepentingan negosiasi ekonomi Indonesia.

“Sesungguhnya Presiden Prabowo juga sekalian sedang memanfaatkan Presiden Trump untuk kepentingan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Kritik Masyarakat Sipil dan DPR

Sebelumnya, kehadiran Presiden RI dalam forum Board of Peace memicu kritik sejumlah kelompok masyarakat sipil, termasuk YLBHI. Kritik muncul karena forum tersebut dinilai tidak memiliki mekanisme pengawasan hak asasi manusia yang jelas.

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rapidin Simbolon, menilai kritik tersebut harus dipandang sebagai peringatan serius terkait konsistensi politik luar negeri Indonesia.

“Diplomasi Indonesia harus selalu berpijak pada konstitusi dan nurani rakyat. Perdamaian sejati tidak boleh mengabaikan keadilan, dan keadilan tidak boleh dipisahkan dari hak asasi manusia,” ujar Rapidin di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Ia menegaskan, persoalan utama bukan sekadar kehadiran atau ketidakhadiran dalam forum internasional, melainkan kredibilitas Indonesia dalam menjaga konsistensi nilai kemanusiaan dan dukungan historis terhadap kemerdekaan Palestina.

Rapidin juga menyebut kritik masyarakat sipil sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dijawab dengan transparansi.

“Kritik masyarakat sipil adalah alarm demokrasi. Itu harus dijawab dengan transparansi, bukan sikap defensif,” katanya.

Sorotan pada Arah Diplomasi

Isu ini dinilai sensitif karena menyangkut arah moral diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Selama ini, Indonesia dikenal memposisikan diri sebagai jembatan dialog serta pendukung nilai kemanusiaan universal.

Pertanyaan yang mengemuka, menurut Rapidin, adalah apakah kehadiran di forum tersebut memperkuat posisi Indonesia atau justru menimbulkan keraguan atas konsistensi dalam menegakkan hak asasi manusia.